KPK Arsip - Laman 2 dari 4 - Merah Putih Global

KPK Amankan Bupati Pekalongan: Ujian Integritas Kepemimpinan Nasionalis

5Mar

By Reza FNo Comments

Daerah

KPK Amankan Bupati Pekalongan: Ujian Integritas Kepemimpinan Nasionalis

merahputihglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam menjaga marwah kepemimpinan nasional dengan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada Selasa, 3 Maret 2026. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Jawa Tengah ini merupakan tindakan strategis untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang merugikan negara. Fadia, yang kini menjabat di periode kedua, diamankan dalam operasi senyap dan segera diberangkatkan ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan integritas jabatannya di hadapan hukum. Sebagai pemimpin daerah, Fadia Arafiq memegang tanggung jawab besar atas nasib rakyat Pekalongan melalui berbagai program kerakyatan. Namun, tindakan tegas KPK ini menjadi peringatan keras bagi seluruh elite politik bahwa kekuasaan bukanlah alat un...

KPK Tindak Tegas Pejabat Bea Cukai Demi Kedaulatan Fiskal

28Feb

By ThofaNo Comments

Nasional

KPK Tindak Tegas Pejabat Bea Cukai Demi Kedaulatan Fiskal

merahputihglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan BBP, Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, pada Jumat (27/2/2026) dalam pengembangan kasus korupsi importasi barang yang mencederai kedaulatan fiskal negara di Jakarta. Langkah ini merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap marwah institusi negara dari praktik penyalahgunaan wewenang yang merusak struktur ekonomi nasional. Penyidik KPK menetapkan masa penahanan BBP selama 20 hari pertama, terhitung sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Penangkapan tersangka dilakukan pada Kamis (26/2/2026) di Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur melalui operasi yang dikoordinasikan secara penuh dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tindakan ini menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi ...

PT Blueray dan John Field: Alarm Keras bagi Kedaulatan Impor Nasional

9Feb

By Reza FNo Comments

Nasional

PT Blueray dan John Field: Alarm Keras bagi Kedaulatan Impor Nasional

merahputihglobal.net - Penanganan kasus dugaan suap importasi yang melibatkan PT Blueray dan pemiliknya, John Field, menjadi peringatan serius bagi kedaulatan impor nasional. Fakta penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa praktik suap di pintu masuk negara berpotensi melemahkan kendali negara atas arus barang lintas batas. Artinya, isu ini menyentuh ketahanan ekonomi dan kepemimpinan institusi strategis. John Field kini ditahan KPK selama 20 hari pertama setelah menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan tersebut memastikan proses hukum berjalan penuh, sekaligus menutup ruang intervensi dalam perkara yang berdampak luas. Suap Impor sebagai Ancaman Kedaulatan Ekonomi Kedaulatan impor bergantung pada kemampuan negara mengontrol barang yang m...

OTT KPK Bea Cukai Uji Ketegasan Negara di Gerbang Impor

5Feb

By Reza FNo Comments

Nasional

OTT KPK Bea Cukai Uji Ketegasan Negara di Gerbang Impor

MerahPutihGlobal.net – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Rabu, 4 Februari 2026. Operasi ini berlangsung di Jakarta dan Lampung. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Rizal, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. KPK menyita uang tunai miliaran rupiah serta logam mulia sekitar 3 kilogram. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan pihak swasta. Bea Cukai sebagai Garis Depan Kedaulatan Ekonomi Secara faktual, Bea Cukai memegang posisi strategis sebagai gerbang keluar-masuk barang lintas negara. Di titik ini, negara hadir melalui regulasi, pengaw...

Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara: Fakta Hukum, Peran Pejabat, dan Aliran Dana

11Jan

By Reza FNo Comments

Nasional

Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara: Fakta Hukum, Peran Pejabat, dan Aliran Dana

merahputihglobal.net - Kasus suap pajak yang menyeret pejabat KPP Madya Jakarta Utara menjadi sorotan publik karena memperlihatkan bagaimana kewenangan fiskal dapat disalahgunakan. Garis besarnya, perkara ini berangkat dari pemeriksaan pajak yang semestinya bersifat administratif, namun berujung pada praktik negosiasi ilegal yang merugikan negara. OTT KPK dan Pihak yang Diamankan Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan pada 9–10 Januari 2026. Delapan orang diamankan, terdiri dari empat pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan empat pihak swasta. Dari jumlah tersebut, lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Yang jadi sorotan, salah satu tersangka merupakan Kepala KPP Madya Jakarta Utara. KPK menegaskan OTT ini berkaitan langsung dengan ...

Cekal Yaqut Hampir Usai, Negara Diuji di Kasus Kuota Haji

8Jan

By Reza FNo Comments

Nasional

Cekal Yaqut Hampir Usai, Negara Diuji di Kasus Kuota Haji

MerahPutihGlobal.net - Masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan berakhir pada Februari 2026. Hingga Rabu (7/1/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, meski penyidikan telah berjalan lebih dari setahun. KPK menyatakan proses hukum tetap berlanjut. Namun, langkah penetapan tersangka masih menunggu finalisasi audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan besaran kerugian keuangan negara. Pencegahan terhadap Yaqut diberlakukan sejak Desember 2025. Dua pihak lain yang turut dicegah adalah pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur dan mantan staf khusus Menag Ishfah Abidal Aziz. Seluruh masa pencegahan tersebut akan berakhir pada Februari 2026. Negar...

30Des

By Reza FNo Comments

Nasional

Kuota Haji Tutup Tahun Tanpa Tersangka

MerahPutihGlobal.net - Tahun 2025 berakhir tanpa satu pun tersangka diumumkan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penyidikan masih berlangsung dan belum mencapai tahap penetapan subjek pidana. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Penetapan tersangka masih menunggu kalkulasi kerugian negara dari BPK,” kata Budi, Senin (29/12/2025). Pernyataan itu memastikan bahwa hingga 31 Desember 2025, perkara kuota haji belum menyentuh titik paling menentukan. Penyidikan dinyatakan hampir rampung, namun keputusan hukum paling krusial belum diambil. Pencegahan Berlaku, Penyidikan Berlanjut Untuk menjaga proses hukum, KPK memberlakukan pen...

23Des

By ThofaNo Comments

Nasional

Kuota Haji dan Ujian Integritas Negara

MerahPutihGlobal.net - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan komitmen menuntaskan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan sebelum 2025 berakhir. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan target tersebut dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun KPK, Senin (22/12/2025). Pernyataan ini menandai fase krusial penyidikan yang dimulai sejak 9 Agustus 2025. KPK menilai perkara telah bergerak menuju penetapan tersangka, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian hukum. Skala Perkara Nasional KPK menyebut dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan pembuktian kerugian negara. Untuk itu, KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Estimasi awal menunjukkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Sebagai langkah pencegahan, KPK membatasi perj...

KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Bongkar Ijon Proyek

20Des

By Afrizal NaufalNo Comments

Daerah, Nasional

KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Bongkar Ijon Proyek

MerahPutihGlobal.net - KPK menahan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah kandungnya H. Kunang, dan Sarjani setelah menetapkan ketiganya sebagai tersangka OTT, 19–20 Desember 2025. Perkara ini menyangkut dugaan ijon proyek untuk kegiatan 2026 yang belum ada dan belum dilelang. Asep Guntur Rahayu menegaskan, uang diminta lebih dulu sebelum pengadaan dimulai. Praktik itu berlangsung sejak Desember 2024 hingga Desember 2025 dengan total dugaan Rp14,2 miliar. Penegakan dan Arah Lanjutan KPK menilai ijon proyek merusak kedaulatan tata kelola anggaran dan kepercayaan publik. Para tersangka ditahan 20 hari pertama sejak 20 Desember 2025. OTT dilakukan 18 Desember 2025 di Bekasi, dengan penyitaan uang tunai ratusan juta rupiah. Penyidikan berlanjut untuk menelusuri aliran dana dan memastikan...

Dua Bupati, Dua OTT, Bekasi Kembali di Persimpangan Hukum

20Des

By ThofaNo Comments

Daerah, Nasional

Dua Bupati, Dua OTT, Bekasi Kembali di Persimpangan Hukum

MerahPutihGlobal.net - Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 18 Desember 2025, menambah daftar kepala daerah yang terseret operasi tangkap tangan. OTT ini terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tersebut. Tujuh di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penyidik juga menyegel ruang kerja Bupati Bekasi sebagai bagian dari pengamanan barang bukti. Bekasi adalah wilayah strategis dengan nilai investasi besar. Karena itu, setiap penyimpangan kewenangan kepala daerah berimplikasi langsung pada kepercayaan publik dan stabilitas pembangunan. Sejarah yang Pernah Terjadi Pada 2018, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditangkap KPK dalam perkara s...