KPK Arsip - Laman 4 dari 4 - Merah Putih Global

Mandeknya Kasus Haji, Ujian Ketegasan Negara dalam Menjaga Integritas

2Des

By ThofaNo Comments

Nasional

Mandeknya Kasus Haji, Ujian Ketegasan Negara dalam Menjaga Integritas

MerahPutihGlobal.net — Lambatnya penyidikan korupsi kuota haji tambahan 2024 dinilai sebagai ujian besar bagi ketegasan negara dalam menjaga kehormatan tata kelola haji. Keterlambatan ini memperlemah posisi Indonesia di hadapan publik dan dunia. Peneliti SAKSI Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai proses lambat merusak kepercayaan. “Kalau lambat, dampaknya pada pengelolaan dana haji,” ujarnya, Kamis (27/11/2025). Ia menilai negara harus hadir dengan ketegasan hukum. Pencekalan dan penyitaan belum cukup menunjukkan arah kebijakan yang kuat. Herdiansyah menegaskan lembaga baru pengelola haji membutuhkan fondasi bersih. Tanpa penuntasan, persepsi negatif akan terus membayangi. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai lambatnya proses mengancam bukti. “Harus ada deadli...

Konstelasi PBNU Memanas: Pakar Soroti Dana dan Kuasa, Aktivis Tegaskan Ketahanan Strategis NU

MerahPutihGlobal.net - Diskursus mengenai konflik elite PBNU menguat pada Kamis (27/11/2025) setelah analisis Pakar Politik UNIS Tangerang, Adib Miftahul. Ia menilai organisasi itu menghadapi pola pergeseran kekuasaan yang mirip partai politik. Ia menegaskan dugaan aliran dana sebagai pemicu utama ketegangan. “Nah, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana luar biasa besar?” ujarnya. Ia menilai PBNU kini memegang sumber daya strategis dalam birokrasi nasional. Ia juga menyinggung kasus yang melibatkan Menag Yaqut Cholil Qoumas. “Yang tidak beruntung adalah Yaqut terseret kasus Kuota Haji,” katanya. Ia menyebut keterkaitan keluarga mempengaruhi legitimasi elite. Menurut Adib, narasi khittah tidak berdiri sendiri. “Aliran uang dan soal lain itu hanya alat,” ujarnya. Ia...

Ketegasan Dipertanyakan: Kasus Kuota Haji Uji Komitmen Indonesia Melawan Ancaman Korupsi

MerahPutihGlobal.net - Kritik keras menggema atas belum ditetapkannya tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Dengan angka kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1 triliun, publik mempertanyakan ketegasan negara menghadapi ancaman korupsi. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai unsur tindak pidana sudah terlihat. “KPK lamban meski sudah jelas tipikornya, eks Menag,” ujarnya, Rabu (26/11/2025). Fickar menegaskan bahwa kelembutan aparatur penegak hukum terhadap potensi pelanggaran besar dapat menjadi preseden buruk. Ia meminta publik terus mengawasi agar tidak ada ruang negosiasi di balik proses. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menyoroti lemahnya penegakan aturan normatif. Ia menjelaskan Pasal 44 UU Tipikor mewajibkan...