Tag: KPK

Kasus Ade Kuswara Ungkap Praktik Ijon Proyek Rp14,2 Miliar
Daerah

Kasus Ade Kuswara Ungkap Praktik Ijon Proyek Rp14,2 Miliar

Merah Putih Global - Kasus ijon proyek Bekasi mengungkap praktik permintaan uang muka proyek senilai Rp14,2 miliar yang melibatkan Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama jaringan perantara dan pihak swasta. Struktur Permintaan Ijon dalam Proyek Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bahwa praktik ijon proyek Bekasi berlangsung dalam kurun Desember 2024 hingga Desember 2025. Dalam periode tersebut, Ade Kuswara Kunang diduga secara rutin meminta uang muka proyek kepada kontraktor Sarjan. Permintaan itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara ayahnya sendiri, H. M. Kunang. “ADK diduga secara rutin meminta uang ijon proyek melalui perantara,” kata Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu. Yang menjadi sorotan, pola ini menunjukkan adanya ...
Peran Sarjan dan HM Kunang dalam Skema Suap Pemkab Bekasi
Daerah

Peran Sarjan dan HM Kunang dalam Skema Suap Pemkab Bekasi

Merah Putih Global - Skema ijon proyek Bekasi memperlihatkan peran Sarjan sebagai pemberi dana dan H. M. Kunang sebagai perantara dalam alur suap yang menghubungkan pihak swasta dengan pejabat daerah. Posisi Sarjan sebagai Penyedia Dana Dalam struktur ijon proyek Bekasi, Sarjan menempati posisi sebagai pihak yang menyediakan dana. Ia diduga menyerahkan uang sebesar Rp9,5 miliar kepada Ade Kuswara Kunang melalui perantara. Penyerahan dilakukan dalam beberapa tahap selama periode satu tahun. “Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan,” kata Asep Guntur Rahayu. Yang menjadi perhatian, peran Sarjan tidak hanya sebagai pemberi, tetapi juga sebagai pihak yang berkepentingan terhadap proyek. Dalam praktiknya, dana yang diberikan menjadi bagian dari proses untuk mendapa...
Samin Tan Ditahan Kejagung, Ini Fakta Kasus Tambang Murung Raya
Nasional

Samin Tan Ditahan Kejagung, Ini Fakta Kasus Tambang Murung Raya

Merah Putih Global - Kasus tambang Samin Tan memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung menahan pengusaha tersebut terkait dugaan korupsi pengelolaan pertambangan di Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun sejak izin perusahaan dicabut. Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam perkara yang melibatkan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Ia ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sebagai bagian dari proses penyidikan. Dalam konteks ini, kasus tambang Samin Tan tidak hanya menyoroti aktivitas perusahaan, tetapi juga mekanisme operasional yang tetap berjalan tanpa izin resmi. Izin Dicabut, Operasi Tetap Berjalan Fakta utama dalam perkara ini adalah pencabutan izin operasional PT AKT pad...
Peran Pengawasan Negara dalam Kasus Tambang PT AKT
Nasional

Peran Pengawasan Negara dalam Kasus Tambang PT AKT

Merah Putih Global - Pengawasan tambang AKT menjadi perhatian dalam kasus dugaan korupsi pertambangan, setelah muncul indikasi keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan dalam menjaga aktivitas tetap berjalan meski izin telah dicabut. Kasus ini berkaitan dengan PT Asmin Koalindo Tuhup yang diduga tetap melakukan aktivitas pertambangan hingga 2025. Padahal, izin operasional perusahaan tersebut telah dicabut sejak 2017. Dalam konteks ini, peran pengawasan negara menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung. Dugaan Keterlibatan dalam Fungsi Pengawasan Penyidik menyebut adanya dugaan kerja sama antara perusahaan dan pihak yang memiliki kewenangan pengawasan. “Terdapat kerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan...
Tambang Tetap Beroperasi Usai Izin Dicabut, Bagaimana Bisa?
Nasional

Tambang Tetap Beroperasi Usai Izin Dicabut, Bagaimana Bisa?

Merah Putih Global - Tambang ilegal izin dicabut menjadi sorotan setelah terungkap bahwa aktivitas pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup tetap berlangsung meski izin operasionalnya telah dihentikan sejak 2017. Kasus ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan kegiatan tersebut berjalan hingga 2025. Secara faktual, izin perusahaan sebagai kontraktor pertambangan batu bara dicabut melalui keputusan pemerintah pada 19 Oktober 2017. Namun dalam praktik di lapangan, aktivitas penambangan dan penjualan batu bara tidak berhenti. Celah Pengawasan Pasca Pencabutan Izin Yang menjadi titik krusial dalam perkara ini adalah bagaimana kegiatan tambang tetap berlangsung setelah dasar hukum dicabut. Dalam sistem normal, pencabutan izin seharusnya menghentikan sel...
Operator Kunci Skandal Haji: Menakar Keterlibatan Rizky Fisa Abadi
Nasional

Operator Kunci Skandal Haji: Menakar Keterlibatan Rizky Fisa Abadi

merahputihglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran strategis rizky fisa abadi dalam pusaran skandal korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024. Mantan Kasubdit Perizinan Haji Khusus ini disebut-sebut sebagai "arsitek lapangan" yang menghubungkan kebijakan di tingkat menteri dengan praktik pungutan ilegal di level biro perjalanan. Kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar ini telah menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke tahanan KPK. Nama Rizky Fisa mencuat sebagai sosok yang diduga mengatur mekanisme operasional pengalihan kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler. Eksekusi Jalur Cepat Berbayar Penyidikan KPK mengungkap bahwa rizky fisa abadi memiliki peran vital dalam menyusun Surat Keputusan yang melon...
Tito Karnavian Tunjuk Hendri Praja Plt Bupati Rejang Lebong
Daerah

Tito Karnavian Tunjuk Hendri Praja Plt Bupati Rejang Lebong

merahputihglobal.net - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Wakil Bupati Hendri Praja sebagai Plt Bupati Rejang Lebong setelah bupati nonaktif Muhammad Fikri Thobari ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan Plt Bupati Rejang Lebong dilakukan melalui radiogram Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Radiogram tersebut kemudian disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Wakil Gubernur Mian dalam acara penyerahan surat pelaksanaan tugas di ruang rapat Bupati Rejang Lebong, Sabtu (14/3/2026). Langkah ini menegaskan bahwa meskipun kepala daerah menghadapi proses hukum, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan tidak boleh berhenti. Pemerintah pusat maupun d...
Ketegasan Hukum KPK: Yaqut Cholil Qoumas Resmi Ditahan Terkait Kasus Haji
Nasional

Ketegasan Hukum KPK: Yaqut Cholil Qoumas Resmi Ditahan Terkait Kasus Haji

merahputihglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen pantang mundur dalam menjaga integritas bangsa dengan menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (12/3/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengusut tuntas dugaan korupsi kuota haji yang telah mencederai rasa keadilan nasional dan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp622 miliar. Penahanan ini merupakan pesan kuat bahwa tidak ada satu pun pejabat yang kebal hukum jika terbukti menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan penyimpangan serius dalam pengelolaan tambahan kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi kemaslahatan jemaah luas. Menjaga Marwah Kepemimpinan Melalui Supremasi Hukum Keputusan p...
Bupati Cilacap dari Partai Apa? OTT KPK Picu Sorotan Publik
Daerah

Bupati Cilacap dari Partai Apa? OTT KPK Picu Sorotan Publik

MerahPutihGlobal.net - Pertanyaan mengenai bupati cilacap dari partai apa mendadak menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada Jumat (13/3/2026). Peristiwa bupati cilacap ott kpk itu bukan hanya memicu perhatian hukum, tetapi juga memancing diskusi luas mengenai latar politik kepala daerah tersebut. Kasus yang dikenal sebagai ott kpk cilacap itu langsung menjadi pembicaraan nasional. Banyak pihak menyoroti posisi kepala daerah yang kini berada dalam pemeriksaan penyidik KPK bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan puluhan orang yang diduga berkaitan dengan dugaan penerimaan dari proyek pemerintah daerah. OTT Cilacap Mengundang Perha...
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
Daerah

KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari

merahputihglobal.net - MerahPutihGlobal.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Senin (9/3/2026) malam. Penindakan ini menjadi bagian dari langkah penegakan hukum terhadap dugaan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari termasuk salah satu dari tujuh orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Setelah penindakan berlangsung, para pihak langsung menjalani pemeriksaan awal sebelum dibawa ke Jakarta untuk proses lanjutan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa kepala daerah tersebut termasuk dalam pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. “Benar, Bupati Rejang Lebong,” kata Fitroh...