MerahPutihGlobal.net – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Rabu, 4 Februari 2026. Operasi ini berlangsung di Jakarta dan Lampung. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Rizal, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. KPK menyita uang tunai miliaran rupiah serta logam mulia sekitar 3 kilogram. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan pihak swasta.
Bea Cukai sebagai Garis Depan Kedaulatan Ekonomi
Secara faktual, Bea Cukai memegang posisi strategis sebagai gerbang keluar-masuk barang lintas negara. Di titik ini, negara hadir melalui regulasi, pengawasan, dan penindakan. OTT KPK yang menyasar pejabat eselon II memperlihatkan bahwa titik rawan tersebut kembali diuji.
“Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK. Pernyataan ini menegaskan bahwa kasus tersebut menyentuh langsung sektor yang memengaruhi penerimaan negara dan perlindungan pasar domestik.
Penindakan di Jakarta dan Lampung
Dalam praktiknya, KPK bergerak simultan di lebih dari satu wilayah. Selain Lampung, tim penindakan juga mendatangi Kantor Pusat DJBC di Jakarta. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memastikan kegiatan tersebut merupakan OTT. “Ya, benar,” katanya singkat.
Tak hanya itu, KPK melakukan pengecekan langsung terhadap barang impor yang menjadi objek pemeriksaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi barang tidak berubah dan kebutuhan penyidikan terpenuhi.
Sinyal Tegas Negara terhadap Penyimpangan Impor
Yang patut dicatat, penyitaan uang tunai dalam berbagai mata uang serta logam mulia menunjukkan besarnya potensi kerugian negara yang sedang ditelusuri. KPK menyatakan barang bukti tersebut diamankan dari rangkaian operasi senyap yang dilakukan pada hari yang sama.
Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai OTT sebagai momentum pembenahan. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan. Negara, kata dia, harus berdiri di atas aturan.
Ujian Konsistensi Reformasi Kepabeanan
Dalam sudut pandang ini, OTT KPK Bea Cukai menjadi lebih dari sekadar penegakan hukum. Ini adalah ujian konsistensi reformasi birokrasi di sektor strategis. Bea Cukai bukan hanya institusi teknis, melainkan simbol kehadiran negara di pintu perdagangan internasional.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hingga kini, seluruh pihak masih berstatus terperiksa dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
