Nasional

KUR 5 Persen Segera Diluncurkan, Presiden Prabowo Dorong Akses Modal Murah bagi Rakyat Kecil
Nasional

KUR 5 Persen Segera Diluncurkan, Presiden Prabowo Dorong Akses Modal Murah bagi Rakyat Kecil

Merah Putih Global - Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan kebijakan strategis berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya buruh, petani, dan nelayan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan dengan bunga terjangkau. Presiden menegaskan bahwa kebijakan KUR berbunga rendah ini merupakan respons terhadap kondisi riil di lapangan, di mana masyarakat kecil kerap terjerat pinjaman dengan bunga tinggi yang memberatkan. “Selama ini rakyat kecil kal...
Kontroversi Usulan Arifah Fauzi Soal Gerbong KRL Setelah Kecelakaan Bekasi
Nasional

Kontroversi Usulan Arifah Fauzi Soal Gerbong KRL Setelah Kecelakaan Bekasi

Merah Putih Global - Kontroversi pernyataan Arifah Fauzi terkait usulan pemindahan gerbong wanita di KRL mencuat setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Arifah Fauzi menjadi sorotan publik karena usulan tersebut disampaikan tak lama setelah insiden yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Polemik ini bermula ketika Arifah mengunjungi korban di RSUD Bekasi. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan gagasan agar gerbong khusus perempuan dipindahkan ke bagian tengah rangkaian kereta sebagai langkah yang dinilai berkaitan dengan aspek keselamatan. Awal Munculnya Usulan Gerbong Wanita Usulan tersebut muncul sebagai respons awal terhadap kondisi kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Dalam insiden tersebut, bagian belakang rangkaian kereta mengalami dampak...
Peran KSOP hingga Surveyor Terungkap dalam Kasus Tambang PT AKT
Nasional

Peran KSOP hingga Surveyor Terungkap dalam Kasus Tambang PT AKT

Merah Putih Global - Peran berlapis dalam kasus tersangka korupsi AKT mulai terurai setelah Kejaksaan Agung memetakan keterlibatan sejumlah pihak dari level operasional hingga pengawasan. Penyidikan terbaru menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup tidak berjalan sendiri, melainkan melalui koordinasi lintas fungsi. Penyidik menetapkan tiga tersangka baru, yakni HS dari KSOP Rangga Ilung, BJW selaku Direktur PT AKT, dan HZM sebagai General Manager PT OOWL Indonesia. Ketiganya diduga memiliki peran berbeda yang saling terhubung dalam kelancaran aktivitas tambang dan distribusi batu bara. Pembagian Peran dalam Operasi Tambang Dalam konstruksi perkara, BJW disebut sebagai pihak yang menjalankan operasional tambang. Ia tetap melakukan penambangan dan pembukaan laha...
Serangan UNIFIL Tewaskan Prajurit TNI, Kemlu Sebut Kejahatan Perang
Nasional

Serangan UNIFIL Tewaskan Prajurit TNI, Kemlu Sebut Kejahatan Perang

Merah Putih Global - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan serangan terhadap prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon sebagai kejahatan perang, menyusul gugurnya Praka Rico Pramudia akibat serangan artileri Israel. Praka Rico meninggal dunia pada Jumat, 24 April 2026, setelah menjalani perawatan selama satu bulan di Rumah Sakit St George, Beirut. Ia mengalami luka berat akibat serangan yang terjadi di Lebanon Selatan pada 29 Maret 2026. Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan bahwa serangan terhadap personel penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. “Serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” tulis Kemlu RI. Desakan Investi...
Target 80 Ribu Kopdes, Rekrutmen SDM Dilakukan Bertahap
Nasional

Target 80 Ribu Kopdes, Rekrutmen SDM Dilakukan Bertahap

Merah Putih Global - Pemerintah menetapkan target kopdes merah putih hingga 80.000 unit secara nasional, dengan strategi rekrutmen SDM yang dilakukan bertahap mengikuti perkembangan pembangunan program. Tahap awal dimulai melalui pembukaan 35.476 posisi untuk mendukung operasional koperasi desa dan kawasan nelayan. Hingga pertengahan April 2026, lebih dari 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk. Pemerintah menargetkan unit-unit tersebut mulai beroperasi pada periode Juni hingga Juli tahun ini. Roadmap Pengembangan Kopdes Secara Nasional Dalam kerangka besar, pembangunan koperasi desa tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah menyusun roadmap bertahap untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia berjalan seimbang. Pada tahap awal, sekitar 30.000 hi...
Risiko Jaminan Harga BBM Bisa Picu Kekecewaan Publik
Nasional

Risiko Jaminan Harga BBM Bisa Picu Kekecewaan Publik

Merah Putih Global - Jaminan harga BBM yang tidak akan naik hingga akhir 2026 dinilai berisiko memicu kekecewaan publik jika tidak didukung indikator yang adaptif terhadap perubahan global. Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, memang memberikan kepastian dalam jangka pendek. Namun dalam konteks dinamika energi global, pendekatan berbasis batas waktu dinilai memiliki celah risiko. Masalah Penggunaan Batas Waktu Yang menjadi titik tekan, penggunaan time frame sebagai dasar kebijakan dinilai kurang fleksibel dalam merespons perubahan harga minyak dunia. Kondisi global yang fluktuatif membuat proyeksi jangka waktu menjadi sulit dipastikan. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengingatkan bahwa ketidakp...
Dana Politik Negara Diminta Wajib Dilaporkan Partai
Nasional

Dana Politik Negara Diminta Wajib Dilaporkan Partai

Merah Putih Global - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan perubahan aturan agar penggunaan dana politik negara untuk pendidikan politik wajib dilaporkan secara rinci oleh partai. Usulan itu muncul setelah kajian tata kelola partai menemukan lemahnya sistem pertanggungjawaban bantuan keuangan dari pemerintah. Skema yang didorong KPK menitikberatkan pada transparansi penggunaan dana publik. Partai diminta tidak hanya menyerahkan laporan umum, tetapi juga rincian kegiatan, peserta, tujuan, dan hasil program pendidikan politik. Perubahan Aturan Diusulkan ke Sejumlah Lembaga KPK menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Komisi II DPR RI, dan Badan Legislasi DPR RI. Fokusnya ialah penambahan klausul dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2...
Inkonsistensi Penegakan Hukum di Era KUHP dan KUHAP Baru
Nasional

Inkonsistensi Penegakan Hukum di Era KUHP dan KUHAP Baru

Merah Putih Global - Inkonsistensi penegakan hukum menjadi sorotan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru, terutama saat aparat, hakim, dan regulasi belum berjalan dalam satu arah yang sama. Perubahan besar dalam sistem hukum pidana membawa sejumlah pembaruan normatif. Namun di lapangan, muncul perbedaan pendekatan antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana inkonsistensi penegakan hukum memengaruhi kepastian hukum di Indonesia. Perbedaan Tafsir antara Aparat dan Regulasi KUHP dan KUHAP baru memperkenalkan pendekatan hukum yang lebih luas. Salah satunya adalah penggunaan konsep in personam dan in rem dalam penegakan pidana. Namun pada praktiknya, tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama terhadap perubaha...
KPK Soroti Transparansi Dana Partai Politi, Usul Laporan Wajib ke Publik
Nasional

KPK Soroti Transparansi Dana Partai Politi, Usul Laporan Wajib ke Publik

Merah Putih Global - Transparansi dana parpol kembali menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan celah serius dalam tata kelola partai politik. Melalui kajian terbaru, KPK merekomendasikan kewajiban pelaporan penggunaan dana pendidikan politik kepada publik dan pemerintah. Temuan ini tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan KPK 2025 yang dirilis Direktorat Monitoring. Dalam dokumen tersebut, KPK menilai belum adanya sistem yang mampu memastikan penggunaan anggaran partai berjalan transparan. Celah Pengelolaan Dana Jadi Temuan Utama Secara faktual, KPK mengidentifikasi empat persoalan mendasar dalam tata kelola partai politik. Salah satunya adalah absennya sistem pelaporan keuangan yang terstruktur. Selain itu, tidak adanya peta jalan pendidikan politik j...
Gus Alex Ditahan, Bantah Perintah Yaqut di Kasus Haji
Nasional

Gus Alex Ditahan, Bantah Perintah Yaqut di Kasus Haji

Merah Putih Global - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Gus Alex ditahan usai diperiksa sebagai tersangka, lalu langsung dibawa ke rumah tahanan KPK untuk 20 hari pertama. Mantan staf khusus Menteri Agama itu keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol. Saat dimintai keterangan wartawan, ia membantah menerima perintah dari Yaqut Cholil Qoumas. “Tidak ada. Tidak ada perintah apa pun dari Gus Yaqut,” ujar Gus Alex setelah pemeriksaan. Apa Arti Penahanan Ini? Penahanan menunjukkan penyidik menilai proses perkara memasuki tahap penting. Biasanya langkah ini dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan lanjutan, mencegah penghilangan barang bukti, atau menghindari pengaruh terhadap...