Merah Putih Global – Jaminan harga BBM yang tidak akan naik hingga akhir 2026 dinilai berisiko memicu kekecewaan publik jika tidak didukung indikator yang adaptif terhadap perubahan global.
Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, memang memberikan kepastian dalam jangka pendek. Namun dalam konteks dinamika energi global, pendekatan berbasis batas waktu dinilai memiliki celah risiko.
Masalah Penggunaan Batas Waktu
Yang menjadi titik tekan, penggunaan time frame sebagai dasar kebijakan dinilai kurang fleksibel dalam merespons perubahan harga minyak dunia. Kondisi global yang fluktuatif membuat proyeksi jangka waktu menjadi sulit dipastikan.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengingatkan bahwa ketidakpastian tersebut dapat berujung pada ekspektasi yang tidak terpenuhi.
“Jaminan itu berisiko mengecewakan konsumen kalau time frame itu tidak dapat dipenuhi,” ujarnya.
Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memaknai jaminan tersebut sebagai kepastian absolut. Padahal, faktor eksternal seperti harga minyak dunia tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
Hal ini membuka potensi munculnya persepsi negatif jika kebijakan harus diubah sebelum batas waktu yang dijanjikan.
Tekanan Global yang Sulit Diprediksi
Di sisi lain, eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi variabel yang memperbesar ketidakpastian. Ketegangan geopolitik tersebut berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia secara tiba-tiba.
Fahmy menegaskan bahwa situasi global saat ini tidak dapat diprediksi dengan pasti.
“Eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksikan kapan berakhir,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, kebijakan berbasis waktu menjadi rentan terhadap perubahan kondisi eksternal. Artinya, jaminan harga BBM berpotensi tidak relevan jika terjadi lonjakan harga global.
Yang kerap luput diperhatikan, tekanan global tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga pada kemampuan fiskal pemerintah dalam mempertahankan subsidi.
Alternatif Pendekatan Berbasis Harga
Dalam sudut pandang ini, penggunaan indikator harga minyak dunia dinilai lebih realistis dibandingkan batas waktu. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kondisi aktual.
Fahmy menyarankan agar pemerintah mengalihkan acuan kebijakan dari time frame ke pergerakan harga minyak dunia.
“Jaminan itu akan lebih efektif kalau menggunakan tolok ukur harga minyak dunia,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, ekspektasi publik dapat dikelola secara lebih rasional. Masyarakat tidak lagi bergantung pada batas waktu, melainkan pada kondisi yang dapat dipantau secara terbuka.
Di sisi yang sama, fleksibilitas kebijakan juga meningkat karena pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan keputusan sesuai perkembangan global.
Dalam realitas di lapangan, perubahan harga energi sering terjadi dalam waktu singkat. Hal ini menuntut kebijakan yang adaptif dan tidak kaku.
Hal krusialnya, jaminan harga BBM yang tidak didukung indikator dinamis berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi.
Dalam kerangka itu, kritik terhadap penggunaan time frame menjadi relevan sebagai upaya menjaga kredibilitas kebijakan di mata publik.
Yang jadi sorotan, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari stabilitas harga, tetapi juga dari kemampuan mengelola ekspektasi masyarakat secara tepat.
