Thofa, Pengarang di Merah Putih Global

Ketimpangan Kebijakan ASN Muncul, PPPK Soroti Perlakuan Berbeda

14Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

Ketimpangan Kebijakan ASN Muncul, PPPK Soroti Perlakuan Berbeda

Merah Putih Global - Ketimpangan kebijakan ASN mencuat setelah terbitnya surat edaran Kementerian Kesehatan terkait alih status non-ASN menjadi CPNS, yang memicu sorotan dari PPPK di sektor lain. Surat edaran tersebut meminta puluhan rumah sakit mengajukan nama tenaga non-ASN untuk diangkat menjadi CPNS. Kebijakan ini langsung menjadi perhatian karena dinilai memberikan peluang khusus bagi sektor kesehatan. Di sisi lain, PPPK dan honorer di sektor lain tidak mendapatkan kebijakan serupa. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan terkait kesetaraan perlakuan dalam sistem kepegawaian nasional. Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Fadlun Abdillah, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan. “Kenapa tidak ada kebijakan yang sama untuk sektor lain,” uja...

Dubes Iran Gaungkan Kampanye Anti-Perang di Indonesia

13Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

Dubes Iran Gaungkan Kampanye Anti-Perang di Indonesia

Bahasa Kita - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menggaungkan kampanye anti-perang dalam sejumlah pertemuan dengan tokoh Islam di Indonesia, sebagai respons terhadap konflik yang melibatkan negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi saat bertemu mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh Islam di Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2026). “Pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebenarnya adalah ingin menyampaikan satu suara yaitu kampanye anti-perang tersebut,” ujarnya. Kampanye ini disebut sebagai upaya untuk menentang segala bentuk peperangan, tidak hanya yang terjadi terhadap Iran, tetapi juga konflik di negara lain. Arah Kampanye Anti-Perang yang Disuarakan Boroujerdi menegaskan bahwa kampanye yang dibawanya memiliki cakupan yang lebih lu...

Jokowi Tegaskan Ijazah Hanya Dibuka di Pengadilan

11Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

Jokowi Tegaskan Ijazah Hanya Dibuka di Pengadilan

merah putih global - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan ijazah Jokowi pengadilan hanya akan dibuka dalam forum hukum, bukan di ruang publik. Ia menolak permintaan untuk menunjukkan dokumen asli di luar proses peradilan dan menekankan bahwa pembuktian berada di pihak yang menuduh. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (10/4/2026). Ia merespons permintaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya. Menurutnya, logika hukum harus ditegakkan dalam kasus ini. Ia menilai tidak tepat jika pihak yang dituduh justru diminta membuktikan lebih dulu. “Serahkan pada proses hukum yang ada, mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya yang disu...

Dugaan 16 Pelaku Terlibat dalam Serangan Andrie Yunus

10Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

Dugaan 16 Pelaku Terlibat dalam Serangan Andrie Yunus

Merah Putih Global - Dugaan jumlah pelaku dalam serangan terhadap Andrie Yunus berkembang menjadi perhatian utama setelah investigasi masyarakat sipil menemukan indikasi keterlibatan hingga 16 orang di lapangan. Temuan ini mengarah pada dugaan bahwa aksi tersebut tidak dilakukan secara spontan. Laporan yang dihimpun Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menunjukkan adanya pola yang lebih kompleks dibandingkan dugaan awal. Dalam konteks ini, pelaku serangan Andrie tidak hanya terbatas pada individu, melainkan diduga melibatkan jaringan yang terorganisir. Indikasi Jumlah Pelaku yang Lebih Luas Berdasarkan investigasi mandiri, TAUD menemukan adanya sekitar 16 orang yang diduga terlibat langsung di lokasi kejadian. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pelaku yang telah diamankan sebelum...

Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI Tuai Sorotan

4Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI Tuai Sorotan

Merah Putih Global - Pelimpahan kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI menjadi sorotan setelah kepolisian menyatakan tidak lagi menangani penyelidikan. Peralihan kewenangan ini menandai perubahan jalur penanganan hukum dari ranah sipil ke militer. Polda Metro Jaya memastikan seluruh berkas perkara dan barang bukti telah diserahkan kepada Puspom TNI. Dengan langkah ini, proses hukum sepenuhnya berada di bawah otoritas militer. “Dan saat ini kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Alasan Pelimpahan ke Otoritas Militer Pelimpahan ini dilakukan karena para terduga pelaku merupakan anggota TNI aktif. Dalam praktiknya, kasus yang melibatkan personel militer berada di bawah yurisdiksi internal institusi t...

AS Tersangka DSI, Bareskrim Tegaskan Penyidikan Transparan

3Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

AS Tersangka DSI, Bareskrim Tegaskan Penyidikan Transparan

Merah Putih Global - Penetapan AS sebagai tersangka DSI diikuti dengan penegasan dari Bareskrim Polri mengenai komitmen penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam kasus tersangka DSI ini, aparat menekankan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan AS sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik menyatakan telah menemukan minimal dua alat bukti yang sah dalam perkara dugaan penggelapan dan penipuan penyaluran dana masyarakat. Penegasan Profesionalisme dalam Proses Penyidikan Yang menjadi titik tekan, penyidik menegaskan bahwa penanganan tersangka DSI dilakukan secara profesional. Hal ini berarti setiap tahapan berjalan sesuai prosedur dan berbasis...

Samin Tan Ditahan Kejagung, Ini Fakta Kasus Tambang Murung Raya

2Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

Samin Tan Ditahan Kejagung, Ini Fakta Kasus Tambang Murung Raya

Merah Putih Global - Kasus tambang Samin Tan memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung menahan pengusaha tersebut terkait dugaan korupsi pengelolaan pertambangan di Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun sejak izin perusahaan dicabut. Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam perkara yang melibatkan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Ia ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sebagai bagian dari proses penyidikan. Dalam konteks ini, kasus tambang Samin Tan tidak hanya menyoroti aktivitas perusahaan, tetapi juga mekanisme operasional yang tetap berjalan tanpa izin resmi. Izin Dicabut, Operasi Tetap Berjalan Fakta utama dalam perkara ini adalah pencabutan izin operasional PT AKT pad...

DPR Usulkan Evaluasi Pasukan TNI di Lebanon Usai Korban Gugur

2Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

DPR Usulkan Evaluasi Pasukan TNI di Lebanon Usai Korban Gugur

Merah Putih Global - Usulan evaluasi TNI di Lebanon menguat di DPR setelah gugurnya prajurit dalam misi UNIFIL, memunculkan tekanan politik terhadap kebijakan penugasan luar negeri Indonesia. Desakan DPR Usai Insiden Mematikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan perlunya evaluasi terhadap keberadaan pasukan TNI di Lebanon. Pernyataan ini muncul setelah insiden yang menewaskan prajurit Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah penarikan jika kondisi keamanan tidak lagi memungkinkan. Hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan prajurit di lapangan. “Bilamana kondisinya tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya dilakukan penarikan atau evaluasi,” ujarnya di Gedung DPR. Dalam konteks ini, evaluasi TNI di Lebanon menjadi isu yang mulai dibahas...

Peran Pengawasan Negara dalam Kasus Tambang PT AKT

30Mar

By ThofaNo Comments

Nasional

Peran Pengawasan Negara dalam Kasus Tambang PT AKT

Merah Putih Global - Pengawasan tambang AKT menjadi perhatian dalam kasus dugaan korupsi pertambangan, setelah muncul indikasi keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan dalam menjaga aktivitas tetap berjalan meski izin telah dicabut. Kasus ini berkaitan dengan PT Asmin Koalindo Tuhup yang diduga tetap melakukan aktivitas pertambangan hingga 2025. Padahal, izin operasional perusahaan tersebut telah dicabut sejak 2017. Dalam konteks ini, peran pengawasan negara menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung. Dugaan Keterlibatan dalam Fungsi Pengawasan Penyidik menyebut adanya dugaan kerja sama antara perusahaan dan pihak yang memiliki kewenangan pengawasan. “Terdapat kerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan...

Prabowo Siapkan Penyesuaian Kebijakan Ekonomi dan Energi

30Mar

By ThofaNo Comments

Nasional

Prabowo Siapkan Penyesuaian Kebijakan Ekonomi dan Energi

Merah Putih Global - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyesuaian kebijakan ekonomi sebagai langkah strategis pemerintah dalam merespons perkembangan situasi, khususnya pada sektor ekonomi dan energi. Hal ini dibahas dalam rapat terbatas virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/2026). Rapat yang berlangsung dari siang hingga sore hari tersebut menjadi bagian dari proses awal dalam merumuskan arah kebijakan ke depan. Penyesuaian kebijakan ekonomi dipandang sebagai langkah yang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dengan kondisi yang terus berubah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan langsung terkait langkah kebijakan nasional. Fokusnya berada pada penentuan dan penyesuaian kebijakan ekonomi dan energi s...