Merah Putih Global – Microsoft menghadapi tekanan besar setelah terungkapnya penggunaan infrastruktur cloud Azure dalam operasi pengawasan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Skandal tersebut berujung pada pencopotan General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich.
Kasus ini berkembang menjadi sorotan global karena melibatkan teknologi cloud dan kecerdasan buatan atau AI dalam operasi militer Israel.
Pada Selasa (19/5/2026), manajemen Microsoft Israel untuk sementara diambil alih oleh Microsoft Prancis.
Langkah itu dilakukan setelah laporan investigasi The Guardian dan +972 Magazine memicu tekanan publik terhadap perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut.
Microsoft Israel Terseret Penggunaan Cloud untuk Pengawasan
Investigasi media internasional mengungkap badan intelijen Israel menggunakan server Microsoft untuk memantau komunikasi warga Palestina.
Penggunaan cloud Azure itu disebut merupakan kelanjutan dari kerja sama yang dibangun sejak 2021.
Kerja sama tersebut melibatkan CEO Microsoft Satya Nadella dan Komandan Unit 8200 Israel, Yossi Sariel.
Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan infrastruktur cloud meningkat setelah konflik besar pecah pada Oktober 2023.
Militer Israel diketahui menyimpan database panggilan telepon warga Palestina di pusat data Azure yang berada di Belanda dan Irlandia.
Per Juli 2025, kapasitas data yang tersimpan telah mencapai lebih dari 1.500 TB.
Jika ditarik lebih jauh, jumlah tersebut setara dengan sekitar 200 juta jam audio.
Sistem pengawasan itu mampu merekam dan memproses hingga satu juta panggilan telepon setiap jam.
Yang menjadi sorotan, data hasil pemantauan kemudian dipakai dalam sistem berbasis AI.
Algoritma AI Gospel dan Lavender Jadi Sorotan
Dokumen internal menunjukkan data dari infrastruktur Microsoft dipakai oleh algoritma AI bernama Gospel dan Lavender.
Kedua sistem tersebut disebut membantu penargetan serangan udara di Gaza.
Dalam sudut pandang ini, teknologi cloud dan AI tidak lagi diposisikan sebagai layanan digital biasa.
Sebaliknya justru menjadi bagian dari sistem operasi militer modern.
Tak sedikit yang menilai keterlibatan teknologi ini memunculkan persoalan etika baru di industri teknologi global.
Yang menarik, protes keras justru muncul dari internal Microsoft sendiri.
Kampanye No Azure for Apartheid Tekan Microsoft
Kampanye “No Azure for Apartheid” menjadi bentuk penolakan pegawai Microsoft terhadap penggunaan Azure untuk kepentingan militer Israel.
Para pegawai menyoroti penggunaan teknologi cloud dalam pengawasan massal warga sipil Palestina.
Mereka juga mempertanyakan transparansi perusahaan dalam pengawasan kerja sama tersebut.
Akibat tekanan yang terus membesar, Microsoft akhirnya menghentikan akses penyimpanan cloud untuk unit di Kementerian Pertahanan Israel.
Kajian internal perusahaan kemudian menemukan adanya kegagalan manajemen yang merusak kepercayaan antara kantor pusat dan kantor cabang Microsoft Israel.
Di waktu yang sama, polemik penggunaan server di wilayah Uni Eropa untuk data pengawasan perang ikut memunculkan sorotan baru terhadap aspek hukum dan privasi digital.
