Nasional

Perbedaan Putusan Hakim Jadi Sorotan dalam Sistem Hukum Baru
Nasional

Perbedaan Putusan Hakim Jadi Sorotan dalam Sistem Hukum Baru

Merah Putih Global - Inkonsistensi penegakan hukum semakin terlihat dari perbedaan putusan hakim dalam kasus serupa, menjadi sorotan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru. Dalam sejumlah diskusi hukum, muncul fakta adanya kasus dengan karakteristik yang sama tetapi menghasilkan putusan berbeda. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi sistem peradilan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa inkonsistensi penegakan hukum tidak hanya terjadi pada tahap awal, tetapi juga di tingkat pengambilan keputusan akhir. Putusan Berbeda dalam Kasus Serupa Hakim memiliki kewenangan independen dalam menilai perkara. Namun ketika dua kasus yang mirip menghasilkan putusan berbeda, muncul ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, ada situasi di mana satu pihak dikenakan pidana, sementar...
KPK Siapkan Bukti Peran Gus Alex Saat Sidang Kuota Haji
Nasional

KPK Siapkan Bukti Peran Gus Alex Saat Sidang Kuota Haji

Merah Putih Global - KPK menegaskan akan membuka seluruh konstruksi perkara saat sidang kasus kuota haji, termasuk peran Gus Alex yang kini berstatus tersangka. Pernyataan ini muncul setelah bantahan dari pihak tersangka mengenai adanya perintah dan aliran dana. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut proses persidangan menjadi ruang utama untuk menguji seluruh bukti. Karena itu, peran Gus Alex dinilai belum dapat disimpulkan hanya dari bantahan di luar sidang. Saat ini, fokus penyidik berada pada penyusunan berkas perkara dan penguatan alat bukti sebelum kasus dilimpahkan ke penuntut umum. Bukti Apa yang Sedang Disiapkan? Dalam perkara korupsi, penyidik umumnya menggabungkan keterangan saksi, dokumen transaksi, komunikasi para pihak, dan jejak aliran dana. Seluruh elemen itu dipaka...
Surat Edaran Kemenkes Picu Tuntutan ASN, Sektor Lain Minta Keadilan
Nasional

Surat Edaran Kemenkes Picu Tuntutan ASN, Sektor Lain Minta Keadilan

Merah Putih Global - Ketimpangan kebijakan ASN kembali disorot setelah surat edaran Kementerian Kesehatan memicu tuntutan dari berbagai sektor agar mendapatkan perlakuan yang setara dalam pengangkatan CPNS. Surat edaran tersebut mengatur pengajuan tenaga non-ASN menjadi CPNS di lingkungan rumah sakit. Kebijakan ini dinilai membuka jalur percepatan bagi tenaga kesehatan. Namun pada saat yang sama, sektor lain tidak memiliki akses kebijakan serupa. Kondisi ini memunculkan tuntutan keadilan dari PPPK dan honorer di berbagai instansi. “Hak yang sama seharusnya diberikan kepada semua sektor,” kata Fadlun Abdillah. Tuntutan Kesetaraan dalam Kebijakan ASN Munculnya tuntutan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kesetaraan dalam kebijakan ASN. PPPK di luar sektor kesehatan mempertany...
Ketimpangan Kebijakan ASN Muncul, PPPK Soroti Perlakuan Berbeda
Nasional

Ketimpangan Kebijakan ASN Muncul, PPPK Soroti Perlakuan Berbeda

Merah Putih Global - Ketimpangan kebijakan ASN mencuat setelah terbitnya surat edaran Kementerian Kesehatan terkait alih status non-ASN menjadi CPNS, yang memicu sorotan dari PPPK di sektor lain. Surat edaran tersebut meminta puluhan rumah sakit mengajukan nama tenaga non-ASN untuk diangkat menjadi CPNS. Kebijakan ini langsung menjadi perhatian karena dinilai memberikan peluang khusus bagi sektor kesehatan. Di sisi lain, PPPK dan honorer di sektor lain tidak mendapatkan kebijakan serupa. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan terkait kesetaraan perlakuan dalam sistem kepegawaian nasional. Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Fadlun Abdillah, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan. “Kenapa tidak ada kebijakan yang sama untuk sektor lain,” uja...
Dubes Iran Gaungkan Kampanye Anti-Perang di Indonesia
Nasional

Dubes Iran Gaungkan Kampanye Anti-Perang di Indonesia

Bahasa Kita - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menggaungkan kampanye anti-perang dalam sejumlah pertemuan dengan tokoh Islam di Indonesia, sebagai respons terhadap konflik yang melibatkan negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi saat bertemu mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh Islam di Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2026). “Pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebenarnya adalah ingin menyampaikan satu suara yaitu kampanye anti-perang tersebut,” ujarnya. Kampanye ini disebut sebagai upaya untuk menentang segala bentuk peperangan, tidak hanya yang terjadi terhadap Iran, tetapi juga konflik di negara lain. Arah Kampanye Anti-Perang yang Disuarakan Boroujerdi menegaskan bahwa kampanye yang dibawanya memiliki cakupan yang lebih lu...
Jokowi Tegaskan Ijazah Hanya Dibuka di Pengadilan
Nasional

Jokowi Tegaskan Ijazah Hanya Dibuka di Pengadilan

merah putih global - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan ijazah Jokowi pengadilan hanya akan dibuka dalam forum hukum, bukan di ruang publik. Ia menolak permintaan untuk menunjukkan dokumen asli di luar proses peradilan dan menekankan bahwa pembuktian berada di pihak yang menuduh. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (10/4/2026). Ia merespons permintaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya. Menurutnya, logika hukum harus ditegakkan dalam kasus ini. Ia menilai tidak tepat jika pihak yang dituduh justru diminta membuktikan lebih dulu. “Serahkan pada proses hukum yang ada, mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya yang disu...
Dugaan 16 Pelaku Terlibat dalam Serangan Andrie Yunus
Nasional

Dugaan 16 Pelaku Terlibat dalam Serangan Andrie Yunus

Merah Putih Global - Dugaan jumlah pelaku dalam serangan terhadap Andrie Yunus berkembang menjadi perhatian utama setelah investigasi masyarakat sipil menemukan indikasi keterlibatan hingga 16 orang di lapangan. Temuan ini mengarah pada dugaan bahwa aksi tersebut tidak dilakukan secara spontan. Laporan yang dihimpun Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menunjukkan adanya pola yang lebih kompleks dibandingkan dugaan awal. Dalam konteks ini, pelaku serangan Andrie tidak hanya terbatas pada individu, melainkan diduga melibatkan jaringan yang terorganisir. Indikasi Jumlah Pelaku yang Lebih Luas Berdasarkan investigasi mandiri, TAUD menemukan adanya sekitar 16 orang yang diduga terlibat langsung di lokasi kejadian. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pelaku yang telah diamankan sebelum...
Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI Tuai Sorotan
Nasional

Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI Tuai Sorotan

Merah Putih Global - Pelimpahan kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI menjadi sorotan setelah kepolisian menyatakan tidak lagi menangani penyelidikan. Peralihan kewenangan ini menandai perubahan jalur penanganan hukum dari ranah sipil ke militer. Polda Metro Jaya memastikan seluruh berkas perkara dan barang bukti telah diserahkan kepada Puspom TNI. Dengan langkah ini, proses hukum sepenuhnya berada di bawah otoritas militer. “Dan saat ini kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Alasan Pelimpahan ke Otoritas Militer Pelimpahan ini dilakukan karena para terduga pelaku merupakan anggota TNI aktif. Dalam praktiknya, kasus yang melibatkan personel militer berada di bawah yurisdiksi internal institusi t...
AS Tersangka DSI, Bareskrim Tegaskan Penyidikan Transparan
Nasional

AS Tersangka DSI, Bareskrim Tegaskan Penyidikan Transparan

Merah Putih Global - Penetapan AS sebagai tersangka DSI diikuti dengan penegasan dari Bareskrim Polri mengenai komitmen penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam kasus tersangka DSI ini, aparat menekankan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan AS sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik menyatakan telah menemukan minimal dua alat bukti yang sah dalam perkara dugaan penggelapan dan penipuan penyaluran dana masyarakat. Penegasan Profesionalisme dalam Proses Penyidikan Yang menjadi titik tekan, penyidik menegaskan bahwa penanganan tersangka DSI dilakukan secara profesional. Hal ini berarti setiap tahapan berjalan sesuai prosedur dan berbasis...
Samin Tan Ditahan Kejagung, Ini Fakta Kasus Tambang Murung Raya
Nasional

Samin Tan Ditahan Kejagung, Ini Fakta Kasus Tambang Murung Raya

Merah Putih Global - Kasus tambang Samin Tan memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung menahan pengusaha tersebut terkait dugaan korupsi pengelolaan pertambangan di Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun sejak izin perusahaan dicabut. Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam perkara yang melibatkan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Ia ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sebagai bagian dari proses penyidikan. Dalam konteks ini, kasus tambang Samin Tan tidak hanya menyoroti aktivitas perusahaan, tetapi juga mekanisme operasional yang tetap berjalan tanpa izin resmi. Izin Dicabut, Operasi Tetap Berjalan Fakta utama dalam perkara ini adalah pencabutan izin operasional PT AKT pad...