MerahPutihGlobal.net — PBNU memasuki titik kritis ketika Syuriyah dan kubu Gus Yahya menggelar dua pleno terpisah pada 9–11 Desember 2025. Ini bukan sekadar perbedaan agenda, melainkan pertarungan legitimasi yang menentukan arah kepemimpinan jam’iyah terbesar di Indonesia.
Pleno Syuriyah di Hotel Sultan didasarkan pada surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Dua agenda utama dibahas: hasil rapat harian dan penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU.
Ketua PBNU Mohammad Mukri menegaskan bahwa forum ini konstitusional. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya, 9/12/2025.
Banom Ingatkan Marwah NU
Tujuh pimpinan banom pusat menyatakan penolakan terhadap pleno Syuriyah. Mereka menyebut forum itu cacat prosedur karena tidak menghadirkan dua pucuk pimpinan PBNU. Lakpesdam PBNU memperingatkan bahwa keputusan sepihak bisa menurunkan marwah organisasi.
“NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral,” ujar Muhammad Nurkhoiron.
Banom mendorong forum Tebuireng sebagai jalur islah. Mereka menegaskan perlunya musyawarah jernih dan tabayyun agar konflik tidak mencederai wibawa organisasi secara nasional.
Tanfidziyah Tegaskan Posisi Sah
Gus Yahya menolak pleno Syuriyah. “Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah tanpa keterlibatan Tanfidziyah,” tegasnya (3/12/2025).
Ulil Abshar Abdalla memperkuat posisi tersebut. Ia menyebut dwi tunggal Rais Aam dan ketua umum adalah syarat sah pleno. Pleno kubu Gus Yahya akan fokus pada konsolidasi organisasi, evaluasi program, dan penanganan bencana. (*)
