Merah Putih Global – Industri kelapa sawit Indonesia kembali menghadapi sorotan setelah muncul dugaan manipulasi harga ekspor crude palm oil atau CPO. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan mendukung proses hukum jika ditemukan pelanggaran.
Pernyataan itu muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya 10 perusahaan eksportir CPO yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor.
Dugaan tersebut berkaitan dengan praktik under invoicing dan transfer pricing.
Dalam konteks ini, pemerintah menilai terdapat selisih besar pada pencatatan harga ekspor minyak sawit mentah.
GAPKI Minta Kasus Kelapa Sawit Segera Diselesaikan
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan pihaknya mendukung langkah penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, GAPKI mendukung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Eddy.
Menurutnya, penyelesaian cepat menjadi hal penting agar industri kelapa sawit tidak terkena dampak lebih luas.
Yang jadi perhatian, polemik berkepanjangan dikhawatirkan memicu kegaduhan di sektor sawit nasional.
“Ini supaya tidak terjadi gonjang-ganjing yang bisa merugikan industri sawit Indonesia,” tegasnya.
Di sisi lain, Eddy menegaskan GAPKI tidak melakukan penyelidikan internal terhadap perusahaan anggota.
Menurutnya, pemeriksaan dugaan pelanggaran merupakan tugas aparat penegak hukum.
Pemerintah Ungkap Dugaan Manipulasi Harga Ekspor
Purbaya sebelumnya mengungkap pemerintah sudah mengantongi data dugaan pelanggaran sejak tiga bulan lalu.
Ia menyebut perusahaan eksportir CPO menjual produk ke trading company di Singapura.
Selanjutnya, komoditas tersebut dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga berbeda.
Selisih harga yang muncul disebut bisa mencapai 50 persen.
Dalam bahasa sederhananya, harga ekspor tercatat lebih rendah dibanding nilai sebenarnya.
“Jadi data ekspor dia lebih rendah daripada yang seharusnya, 50 persen di bawah,” jelas Purbaya.
Yang kerap luput diperhatikan, dugaan manipulasi bukan terjadi di pencatatan ekspor Indonesia.
Namun pencatatan berbeda disebut terjadi saat barang transit di Singapura.
Wilmar dan Musim Mas Disebut dalam Dugaan Kasus Kelapa Sawit
Saat ditanya mengenai nama perusahaan, Purbaya membenarkan adanya Wilmar International Group dan Musim Mas Group.
“Itu dua betul. Dua-duanya betul,” jawab Purbaya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Wilmar International Limited memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di Bursa Singapura.
Perusahaan menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan tersebut.
Meski begitu, Wilmar mengaku sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memahami persoalan yang muncul.
Kelapa Sawit Jadi Perhatian Investor
Kasus dugaan manipulasi ekspor ini turut menjadi perhatian pelaku pasar dan investor.
Wilmar menyatakan akan memberikan pembaruan informasi jika sudah menerima pemberitahuan resmi.
“Jika dan ketika kami menerima pemberitahuan resmi bahwa Wilmar sedang diselidiki,” tulis perusahaan.
Pada praktiknya, isu transfer pricing dan under invoicing menjadi persoalan sensitif dalam perdagangan komoditas global.
Imbasnya, perhatian terhadap tata kelola ekspor kelapa sawit Indonesia kembali meningkat.
Pemerintah sendiri menegaskan pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan penyelesaian kewajiban perusahaan tanpa langsung menghentikan operasional usaha.
Dalam sudut pandang ini, kasus dugaan manipulasi ekspor menjadi ujian besar bagi transparansi industri kelapa sawit nasional.
