MerahPutihGlobal.net — Keputusan pemerintah membuka rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Badan Gizi Nasional (BGN) memicu kritik tajam dari Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI). Mereka menilai langkah ini menunjukkan ketimpangan kebijakan yang merugikan guru sekolah dan madrasah swasta—pilar pendidikan bangsa.
Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menyuarakan kritik secara langsung. “BGN baru berdiri, tetapi sudah mendapat fasilitas pengangkatan P3K. Apa urgensinya?” katanya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025). Nada tegasnya menuntut jawaban konkret.
Keadilan Kebijakan Harus Ditegakkan
Agus menekankan bahwa pemerintah kerap berlindung di balik alasan anggaran ketika guru swasta meminta akses. “Namun untuk BGN, langkahnya cepat dan besar,” tegasnya.
FGSNI menyatakan siap mengoordinasikan organisasi guru untuk menuntut evaluasi menyeluruh kebijakan ASN. Baginya, negara harus menempatkan pendidikan sebagai inti pembangunan nasional.
Data Rekrutmen dan Konteks Strategis
BGN membuka 31.250 formasi khusus dan 750 formasi umum bagi pelamar 20–50 tahun lulusan S1, D4, atau D3.
Kontrak tiga tahun dapat diperpanjang sesuai evaluasi kinerja.
Seleksi berlangsung 5 Desember 2025–25 Januari 2026 melalui pendaftaran, administrasi, sanggah, dan tes CAT.
Pertanyaan strategis tetap menggema: apakah pemerintah benar-benar menempatkan guru sebagai prioritas? Atau kesejahteraan mereka kembali didorong ke baris belakang pembangunan nasional? ***
