MerahPutihGlobal.net — Pertemuan kiai sepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), menjadi intervensi moral paling tegas dalam konflik PBNU. Forum menyatakan pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai AD/ART, namun tetap menuntut klarifikasi ketua umum atas dugaan kekeliruan. Titik balik ini memaksa seluruh struktur PBNU mengoreksi langkah.
Kepemimpinan NU di Persimpangan Strategis
Konflik menguat sejak Syuriyah meminta Gus Yahya mundur pada 20 November 2025 dan menerbitkan Surat Edaran 26 November yang mencabut mandatnya. Gus Yahya menolak tegas. “Saya tidak diberi ruang klarifikasi dan keputusan itu melampaui kewenangan rapat,” katanya di Tebuireng, Sabtu (6/12).
Forum yang dipimpin KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid menghasilkan koreksi strategis. HM Abdul Muid Lirboyo menyampaikan empat keputusan: pemakzulan tidak sesuai AD/ART; ketua umum wajib memberi klarifikasi; Pleno 9–10 Desember harus ditunda; penyelesaian wajib lewat mekanisme jam’iyah.
Risiko Dualisme dan Kepemimpinan Nasional
Koreksi ini memperkuat legitimasi Gus Yahya, namun sekaligus mengharuskannya menjawab kritik internal. Rais Aam KH Miftachul Akhyar—yang pada 29 November menyatakan pencabutan wewenang ketua umum—didorong untuk mengevaluasi langkah Syuriyah agar tak menimbulkan fragmentasi.
Jika Syuriyah memaksakan pleno dan menetapkan penjabat ketua umum, ancaman dual leadership mengemuka. Ini bukan hanya risiko organisasi, tetapi juga potensi gejolak nasional. NU sebagai kekuatan sosial terbesar berperan dalam stabilitas negara.
Peneliti BRIN, Lili Romli, mengingatkan urgensinya. “Konflik sebesar ini tidak boleh berlanjut. Islah atau percepatan Muktamar harus diprioritaskan,” ujarnya.
Para sesepuh menegaskan bahwa NU adalah aset bangsa yang tidak boleh retak. Langkah Tebuireng menjadi seruan kepemimpinan moral untuk menyatukan kembali jam’iyah. ***
