merahputihglobal.net – Pemerintah resmi memberlakukan alokasi 58,03 persen Dana Desa 2026 untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dari total pagu Rp 60,57 triliun, sebesar Rp 34,57 triliun diarahkan untuk penguatan koperasi desa. Ketentuan ini diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku sejak 12/2/2026.
Pasal 15 Ayat (3) menegaskan, “Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000.”
Secara strategis, Dana Desa Koperasi menjadi instrumen resmi negara dalam memperkuat basis ekonomi desa.
Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Desa
Dengan penguncian Rp 34,57 triliun, lebih dari separuh Dana Desa memiliki tujuan spesifik. Sisa sekitar Rp 25 triliun menjadi pagu reguler yang dapat digunakan untuk program lain.
Pasal 20 ayat (1) huruf e menyebut, “Dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan … (e.) Dukungan implementasi KDMP.”
Dalam praktiknya, Dana Desa untuk KDMP digunakan untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi Merah Putih. Infrastruktur ini menjadi fondasi operasional koperasi di tingkat desa.
Artinya, negara menempatkan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal.
Arsitektur Penyaluran yang Terkontrol
Pemerintah juga mengatur skema pencairan secara terpisah dari pagu reguler. Pasal 22 Ayat (4) menyebut penyaluran dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampungan khusus.
Penyaluran wajib mengikuti rekomendasi KPA BUN Pengelola Dana Desa. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) menegaskan, “Penyaluran Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP … dilakukan pengesahan sebagai realisasi Dana Desa setiap Desa melalui Keputusan Menteri sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.”
Jika terdapat sisa pagu, dana tersebut menjadi sisa Dana Desa dalam RKUN atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
Insentif Rp1 Triliun untuk Kinerja KDMP
PMK ini juga menetapkan pagu insentif sebesar Rp 1 triliun. Insentif diberikan kepada desa dengan kinerja usaha KDMP yang memenuhi kriteria.
Pasal 7 ayat (3) menyebut, “Insentif Desa … dapat dialokasikan kepada Desa yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. memiliki kinerja usaha KDMP; b. merupakan kawasan perdesaan prioritas; dan/atau c. memiliki kemampuan fiskal dalam rangka pembiayaan atas pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.”
Dengan struktur alokasi dan insentif tersebut, Dana Desa Koperasi 2026 menjadi bagian dari strategi negara dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi secara terukur dan terstruktur.
