Merah Putih Global – Prank Damkar yang terjadi di Kota Semarang berdampak langsung pada operasional layanan darurat setelah dua unit mobil pemadam dikerahkan tanpa adanya kebakaran. Pengerahan ini terjadi dari laporan palsu yang masuk melalui call center.
Peristiwa pada Kamis (23/4) sore itu memperlihatkan bagaimana satu laporan tidak valid dapat menggerakkan seluruh sistem respons darurat. Petugas bertindak cepat, namun situasi di lapangan tidak sesuai dengan informasi awal.
Pertanyaan utamanya, sejauh mana prank Damkar ini memengaruhi penggunaan sumber daya darurat?
Pengerahan Dua Unit Damkar Tanpa Kejadian Kebakaran
Laporan kebakaran diterima dari seseorang yang mengaku terjadi insiden di warung nasi goreng Mas Adi di Jalan WR Supratman. Informasi tersebut langsung diproses sebagai kondisi darurat.
Tanpa penundaan, dua unit mobil pemadam kebakaran dikirim ke lokasi. Langkah ini merupakan bagian dari standar operasional prosedur Damkar.
“Begitu menerima laporan, kami langsung bergerak sesuai SOP. Dua unit kami kirim ke lokasi,” ujar Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan, Tantri Pradono.
Namun setelah dilakukan pengecekan menyeluruh, tidak ditemukan adanya kebakaran. Fakta ini menunjukkan bahwa pengerahan tersebut tidak didasarkan pada kondisi nyata.
Dalam praktiknya, dua unit yang dikerahkan berarti personel, kendaraan, dan waktu digunakan untuk situasi yang tidak ada.
Dampak Operasional terhadap Kesiapsiagaan Layanan Darurat
Yang kerap luput diperhatikan, setiap pengerahan unit Damkar memiliki konsekuensi terhadap kesiapsiagaan di titik lain. Ketika dua unit bergerak, kapasitas respons di wilayah lain ikut berkurang.
Dalam konteks ini, prank Damkar berpotensi mengganggu distribusi sumber daya. Jika terjadi kebakaran nyata di lokasi berbeda pada waktu yang sama, respons bisa tertunda.
Di sisi lain, sistem Damkar bekerja berdasarkan kepercayaan terhadap laporan masyarakat. Hal ini membuat setiap laporan harus segera ditindaklanjuti tanpa verifikasi panjang di awal.
Akibatnya, laporan palsu langsung memicu penggunaan sumber daya secara nyata. Ini menjadi risiko inheren dalam sistem layanan darurat.
Tak hanya itu, penggunaan bahan bakar, kesiapan personel, hingga waktu operasional ikut terpakai. Semua elemen ini merupakan bagian dari biaya layanan publik.
Penelusuran Kasus dan Indikasi Penyalahgunaan Layanan
Setelah memastikan tidak ada kebakaran, Damkar melakukan penelusuran terhadap sumber laporan. Fokus diarahkan pada kemungkinan adanya motif di balik informasi palsu tersebut.
Berdasarkan keterangan pemilik warung, laporan diduga berkaitan dengan tekanan utang pinjaman online. Ia menyebut adanya peran debt collector.
“Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti,” kata Tantri.
Nilai utang yang disebut sekitar Rp2 juta. Meski nominalnya tidak besar, metode yang diduga digunakan menjadi sorotan.
Di sisi lain, upaya menghubungi nomor pelapor tidak berhasil. Nomor tersebut sudah tidak aktif saat ditelusuri kembali.
Evaluasi Damkar terhadap Penyalahgunaan Sumber Daya
Damkar menilai kejadian ini sebagai bentuk penyalahgunaan layanan publik. Sistem yang dirancang untuk merespons keadaan darurat justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti, menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak bisa diterima.
“Kami tidak bisa menerima tindakan seperti ini. Layanan kedaruratan seharusnya digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Damkar membuka ruang mediasi. Namun pelaku tidak memberikan respons.
Situasi ini mendorong Damkar melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Semarang. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegasan terhadap dampak operasional yang ditimbulkan.
“Kami ingin ada efek jera. Jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan layanan darurat untuk kepentingan pribadi,” tegas Tantri.
