MerahPutihGlobal.net – Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut pada akhir November 2025 menegaskan bahwa Indonesia berada di persimpangan penting dalam menghadapi ancaman iklim global. BMKG menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu utama. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menegaskan pada Kamis (27/11) bahwa siklon di Selat Malaka adalah anomali yang terkait perubahan iklim.
Siklon Senyar berkembang dari Bibit Siklon 95B sejak 21 November 2025. Sistem ini membawa hujan ekstrem dan angin kencang yang berdampak luas. Andri menjelaskan bahwa dinamika atmosfer regional kini lebih rentan akibat pemanasan suhu global, membuat Indonesia berada dalam lintasan badai baru.
Pada saat yang sama, kerusakan ekologis mempersempit kemampuan negara melindungi warganya. Deputi Eksternal Walhi Mukri Friatna menyampaikan pada Sabtu (29/11) bahwa Aceh kehilangan 130.743 hektare hutan dalam tujuh tahun terakhir, sementara reforestasi hanya 785 hektare per tahun. Angka ini menunjukkan ketimpangan serius.
Sumatra memikul izin ekstraktif besar: 2,4 juta hektare konsesi tambang, 2,3 juta hektare HGU sawit, dan 5,6 juta hektare izin kehutanan. Legalisasi sawit ilegal 3,3 juta hektare pada masa Jokowi menurunkan ketahanan ekologis nasional. Aktivitas PETI seluas 3.500 hektare di Aceh memperburuk kondisi.
Di Sumut, Jaka Kelana Damanik menjelaskan pada Rabu (26/11) bahwa banyak kayu besar terbawa arus banjir. Ini menandakan hilangnya kekuatan lindung hulu. Di Sumbar, kehilangan 320 ribu hektare hutan primer sejak 2001 dan 740 ribu hektare tutupan pohon dalam dua dekade menunjukkan risiko struktural. Tommy Adam menegaskan pada Sabtu (29/11) bahwa DAS Aia Dingin yang kehilangan 780 hektare membuat Padang rentan terhadap banjir bandang.
Indonesia kini menghadapi tantangan strategis. Tata ruang lemah, pengawasan hulu minim, dan degradasi ekologis membuat bencana semakin berat. Walhi menyerukan audit menyeluruh, penghentian izin baru, dan penegakan hukum tegas. Mereka menegaskan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan komersial. Ini momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan lingkungan yang lebih kuat. (*)
