MerahPutihGlobal.net — Sejumlah riset akademik mengungkap paparan ideologi non-Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi Indonesia, memicu kewaspadaan negara terhadap ketahanan ideologis generasi muda di tengah arus informasi global yang kian terbuka.
Salah satu temuan berasal dari penelitian yang dipublikasikan dalam QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies pada April 2024. Riset yang dilakukan peneliti IAIN Kudus itu melibatkan 1.167 siswa Madrasah Aliyah di Jawa Timur.
Hasil penelitian menunjukkan 87,5 persen responden menyatakan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, 12,5 persen siswa terindikasi memiliki kecenderungan pada ideologi berbasis agama di luar Pancasila. Selain itu, 21 persen responden menunjukkan sikap intoleran terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan.
Temuan Nasional Perkuat Alarm Negara
Temuan tersebut diperkuat riset kolaboratif Badan Intelijen Negara dan Maarif Institute yang dipublikasikan dalam Jurnal Masyarakat Indonesia terbitan BRIN pada November 2023. Survei nasional lintas wilayah itu mencatat 23,3 persen pelajar SMA menyatakan setuju dengan gagasan negara berbasis agama.
Di tingkat perguruan tinggi, riset yang sama menyebut 39 persen mahasiswa telah terpapar paham radikal. Data ini menegaskan bahwa tantangan ideologis di ruang pendidikan bersifat struktural dan lintas jenjang.
Sejumlah kajian pendidikan menilai paparan ideologi tidak hanya terjadi melalui materi ajar formal. Media sosial, komunitas digital, serta jejaring nonformal di sekitar sekolah dan kampus disebut menjadi jalur utama infiltrasi ideologi di luar konsensus kebangsaan.
Negara Perkuat Pendidikan Pancasila
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, menegaskan penguatan pendidikan Pancasila merupakan langkah strategis negara.
“Pengajaran Pancasila di sekolah merupakan langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh pelajar,” ujar Yudian dalam keterangan resmi BPIP di Jakarta, 18 Agustus 2023.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyampaikan keprihatinan. Deputi Perlindungan Khusus Anak, Nahar, menyebut paparan ideologi ekstrem berpotensi melemahkan sikap toleransi dan nasionalisme anak.
BPIP menyatakan perluasan pelatihan guru, penguatan pendidikan karakter, serta koordinasi lintas kementerian terus dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga konsensus ideologis bangsa.
Pemerintah menegaskan sekolah kini berada di garis depan pertahanan ideologi nasional. Tanpa penguatan yang konsisten, temuan riset akademik tersebut berpotensi berkembang menjadi tantangan serius bagi masa depan pendidikan dan keutuhan bangsa.***
