Merah Putih Global – Ketimpangan kebijakan ASN kembali disorot setelah surat edaran Kementerian Kesehatan memicu tuntutan dari berbagai sektor agar mendapatkan perlakuan yang setara dalam pengangkatan CPNS.
Surat edaran tersebut mengatur pengajuan tenaga non-ASN menjadi CPNS di lingkungan rumah sakit. Kebijakan ini dinilai membuka jalur percepatan bagi tenaga kesehatan.
Namun pada saat yang sama, sektor lain tidak memiliki akses kebijakan serupa. Kondisi ini memunculkan tuntutan keadilan dari PPPK dan honorer di berbagai instansi.
“Hak yang sama seharusnya diberikan kepada semua sektor,” kata Fadlun Abdillah.
Tuntutan Kesetaraan dalam Kebijakan ASN
Munculnya tuntutan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kesetaraan dalam kebijakan ASN.
PPPK di luar sektor kesehatan mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai tidak merata.
Dalam konteks ini, mereka meminta pemerintah menyusun kebijakan yang mencakup seluruh sektor secara adil.
Di sisi lain, perbedaan mekanisme pengangkatan menjadi sorotan utama dalam polemik ini.
Perbedaan Mekanisme Pengangkatan
Tenaga kesehatan dapat diusulkan menjadi CPNS melalui surat edaran Kemenkes. Mekanisme ini memberikan ruang bagi tenaga non-ASN untuk naik status.
Sementara itu, sektor lain belum memiliki mekanisme serupa.
Perbedaan ini menciptakan kesenjangan dalam peluang karier ASN.
Dalam praktiknya, hal ini memicu pertanyaan terkait konsistensi kebijakan pemerintah.
Reaksi PPPK dan Honorer di Berbagai Sektor
Reaksi terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari Satpol PP. PPPK dan honorer di sektor lain juga mulai menyuarakan aspirasi serupa.
Mereka melihat kebijakan tersebut sebagai peluang yang seharusnya bisa diakses secara merata.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan memperlebar kesenjangan antar sektor.
Desakan kepada Pemerintah Pusat
Tuntutan kemudian mengarah kepada pemerintah pusat agar mengambil langkah yang lebih komprehensif.
Fadlun mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan kebijakan yang setara.
Ia menilai bahwa kebijakan serupa perlu diterapkan di seluruh sektor, terutama yang memiliki dasar regulasi kuat.
Situasi ini memperlihatkan bahwa surat edaran Kemenkes tidak hanya berdampak internal, tetapi juga memicu dinamika kebijakan ASN secara nasional.
