MerahPutihGlobal.net – Pemerintah menegaskan arah baru pengamanan aset negara setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Pelibatan TNI menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tak ingin kehilangan aset strategis di tengah ancaman illegal mining.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pesan Presiden tentang mandat konstitusi. Pernyataan itu menjadi landasan moral dan strategis bagi negara untuk bertindak tegas.
Ancaman terhadap tambang dan hutan meningkat tajam. Pada HUT ke-80 TNI, 5 Oktober 2025, Presiden menegaskan negara tak boleh kalah. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa ancaman atas kekayaan nasional adalah ancaman terhadap kedaulatan.
Data Kemenkeu menyebut aset negara bernilai Rp13.692 triliun. BPK mencatat potensi kerugian Rp18,37 triliun. Angka itu membuka urgensi langkah strategis demi mencegah erosi aset.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap izin tumpang tindih dan penguasaan ilegal. Ia menegaskan perintah Presiden untuk menegakkan kedaulatan pada Rabu (26/11/2025). Situasi ini membutuhkan kekuatan institusi negara.
TNI merespons dengan latihan terintegrasi. Pada 19 November 2025, Jenderal Agus Subiyanto mengerahkan 41.397 prajurit. Kolonel Laut Agung Saptoadi menegaskan latihan itu menunjukkan kesiapan menghadapi ancaman.
Kemenhan menilai peran TNI penting untuk menjangkau wilayah sulit. Brigjen Arif Rahman menyampaikan itu Kamis (20/11/2025). Wilayah yang tak terjangkau aparat sipil harus diamankan oleh institusi yang memiliki kapasitas teritorial.
Pemerintah menyiapkan langkah administratif seperti rencana menarik izin pasir kuarsa ke pusat. Bahlil menyebut sentralisasi izin memperkuat kontrol. Kebijakan ini menegaskan niat negara mempertegas kedaulatan ekonomi.
Namun Imparsial mengingatkan perluasan peran TNI harus hati-hati. Mereka menyampaikan itu Senin (24/11/2025). Kritik ini menjadi pengingat agar langkah tegas tetap berada dalam koridor demokrasi.
Di parlemen, Okta Kumala Dewi menilai pengamanan aset penting. Ia menyebut aset negara bagian dari kekuatan pertahanan. Ia menyampaikan itu Sabtu (22/11/2025).
Indonesia menegaskan bahwa kekayaannya tak boleh dirampas oleh mafia tambang dan hutan. Negara bergerak. TNI siap berdiri di garis depan. (*)
