Kementerian BUMN Arsip - Merah Putih Global

Inkonsistensi Penegakan Hukum di Era KUHP dan KUHAP Baru

19Apr

By ThofaNo Comments

Inkonsistensi Penegakan Hukum di Era KUHP dan KUHAP Baru

Merah Putih Global - Inkonsistensi penegakan hukum menjadi sorotan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru, terutama saat aparat, hakim, dan regulasi belum berjalan dalam satu arah yang sama.Perubahan besar dalam sistem hukum pidana membawa sejumlah pembaruan normatif. Namun di lapangan, muncul perbedaan pendekatan antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana inkonsistensi penegakan hukum memengaruhi kepastian hukum di Indonesia. Perbedaan Tafsir antara Aparat dan Regulasi KUHP dan KUHAP baru memperkenalkan pendekatan hukum yang lebih luas. Salah satunya adalah penggunaan konsep in personam dan in rem dalam penegakan pidana.Namun pada praktiknya, tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama terhadap perubaha...

Perbedaan Putusan Hakim Jadi Sorotan dalam Sistem Hukum Baru

17Apr

By ThofaNo Comments

Nasional

Perbedaan Putusan Hakim Jadi Sorotan dalam Sistem Hukum Baru

Merah Putih Global - Inkonsistensi penegakan hukum semakin terlihat dari perbedaan putusan hakim dalam kasus serupa, menjadi sorotan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru.Dalam sejumlah diskusi hukum, muncul fakta adanya kasus dengan karakteristik yang sama tetapi menghasilkan putusan berbeda. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi sistem peradilan.Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa inkonsistensi penegakan hukum tidak hanya terjadi pada tahap awal, tetapi juga di tingkat pengambilan keputusan akhir. Putusan Berbeda dalam Kasus Serupa Hakim memiliki kewenangan independen dalam menilai perkara. Namun ketika dua kasus yang mirip menghasilkan putusan berbeda, muncul ketidakpastian hukum.Dalam praktiknya, ada situasi di mana satu pihak dikenakan pidana, sementar...

DPR Harus Pastikan RUU Penyiaran Memperkuat Kedaulatan Pers Nasional

10Feb

By ThofaNo Comments

Nasional

DPR Harus Pastikan RUU Penyiaran Memperkuat Kedaulatan Pers Nasional

MerahPutihGlobal.net — Komisi I DPR RI harus segera menuntaskan polemik pasal-pasal krusial dalam RUU Penyiaran per Februari 2026 demi menjamin kedaulatan informasi di tengah persaingan global yang semakin kompleks. RUU yang masuk dalam prioritas Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 ini tidak boleh sekadar menjadi regulasi administratif, melainkan harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat fungsi kontrol sosial yang menjadi fondasi demokrasi Pancasila.Langkah DPR yang melakukan fase cooling down sejak akhir 2024 hingga awal 2026 melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) merupakan manuver yang perlu diapresiasi, namun tidak boleh menjadi alasan untuk menggantung nasib kebebasan pers. Kehadiran Pasal 50B ayat (2) huruf c yang memuat larangan terhadap penayangan eksklusif jurnalism...

Negara Tidak Boleh Kalah: Seret Mafia Swasta Perampok Dana Pensiun BUMN

10Feb

By ThofaNo Comments

Nasional

Negara Tidak Boleh Kalah: Seret Mafia Swasta Perampok Dana Pensiun BUMN

MerahPutihGlobal.net — Kejaksaan Agung menunjukkan taringnya dalam menjaga kedaulatan aset negara dengan menetapkan S, Direktur Utama PT UP, sebagai tersangka baru dalam skandal korupsi Dana Pensiun (Dapen) BUMN per Februari 2026. Langkah Jampidsus ini merupakan manifestasi dari ketegasan kepemimpinan nasional dalam memberantas praktik predatoris sektor swasta yang secara sistematis menggerogoti dana hari tua para patriot pembangunan di perusahaan plat merah. S dituding sebagai arsitek investasi fiktif yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp1 triliun.Penyidikan mendalam mengungkap bahwa tersangka S berperan sebagai otak yang merancang penempatan dana pensiun pada instrumen saham gorengan yang tidak memiliki fundamental kuat. Melalui kolusi dengan oknum internal di entitas seperti ...