merahputihglobal.net — Di tengah badai api yang melanda Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas dan tidak kompromistis terhadap kedaulatan bangsa. Indonesia kini berada pada posisi siaga untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Langkah strategis ini menyusul eskalasi militer Amerika Serikat-Israel terhadap Iran yang dinilai telah mengoyak mandat perdamaian dunia. Bagi Indonesia, keanggotaan dalam organisasi internasional mana pun tidak boleh mengorbankan martabat konstitusi dan keberpihakan mutlak pada kemerdekaan Palestina.
Ketegasan ini tersurat jelas dalam pertemuan Presiden dengan para pemimpin ormas Islam di Istana Negara. “Beliau bertekad untuk kemerdekaan Palestina. Jika memang tidak untuk Palestina, beliau siap mundur. ‘Kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur’,” ungkap Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis pada Kamis (5/3/2026). Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi dunia bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut agenda kekuatan besar, melainkan aktor berdaulat yang siap mengambil langkah ekstrem demi kebenaran.
Analisis Strategis: BoP di Persimpangan Jalan
Secara geopolitik, Board of Peace kini menghadapi krisis legitimasi akut pasca-agresi militer “Operation Lion’s Roar” ke wilayah Iran. Pembekuan seluruh aktivitas BoP sejak 4 Maret 2026, sebagaimana dikonfirmasi Menlu Sugiono, membuktikan bahwa forum ini sedang lumpuh secara fungsional. Bagi para pemikir strategis nasionalis, keberadaan Indonesia dalam wadah yang diketuai Donald Trump—dengan piagam yang secara kontroversial meniadakan kata “Palestina”—harus segera dievaluasi melalui kacamata kepentingan nasional yang paling objektif.
Anggota DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa partisipasi dalam BoP berisiko mencederai prinsip Politik Bebas Aktif jika tidak segera disikapi dengan tindakan nyata. Indonesia yang telah berkomitmen mengirim 8.000 prajurit TNI sebagai pasukan stabilitas internasional (ISF), tidak boleh membiarkan putra-putra terbaik bangsa menjadi instrumen bagi organisasi yang membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain. Keputusan keluar dari BoP harus dipandang sebagai manuver patriotik untuk menyelamatkan reputasi Indonesia di panggung sejarah.
Mendahulukan Konstitusi di Atas Aliansi
Pemerintah Indonesia kini sedang menimbang seluruh opsi di atas meja diplomasi. Meskipun semula dipandang sebagai ikhtiar untuk rekonstruksi Gaza dengan dukungan dana 7 miliar dolar AS, realitas perang terbuka di Iran telah mengubah peta permainan secara total. Usulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk menunda agenda dewan hingga adanya de-eskalasi nyata merupakan salah satu leverage negosiasi yang sedang dimainkan Jakarta sebelum keputusan final diambil.
Posisi Merah Putih sangat jelas: Indonesia tidak akan pernah menjadi bagian dari agresor. Jika Board of Peace terus terdistorsi menjadi instrumen kekuasaan sepihak yang mengabaikan hak-hak Palestina, maka penarikan diri adalah satu-satunya jalan terhormat. Sebagaimana ditegaskan oleh tokoh-tokoh nasional, lebih baik Indonesia berdiri tegak sendirian dengan prinsipnya, daripada berada dalam barisan internasional yang kehilangan arah moral dan melanggar amanat UUD 1945. ***
