MerahPutihGlobal.net – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama libur sekolah sebagai wujud konsistensi negara dalam menjaga pemenuhan gizi anak, di tengah kritik publik mengenai besaran anggaran dan usulan pengalihan dana untuk penanganan bencana.
Kritik disampaikan pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menyoroti anggaran MBG selama libur sekolah yang disebut mencapai Rp7,9 triliun, sementara sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tengah menghadapi dampak banjir dan longsor.
“Ketika MBG ini masih berjalan, uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” kata Nailul Huda, Senin (29/12/2025).
Pemerintah menilai kritik tersebut tidak mempertimbangkan desain kebijakan MBG sebagai program gizi berkelanjutan. Melalui Badan Gizi Nasional, negara menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak tidak boleh terputus hanya karena perubahan kalender akademik.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan konsistensi adalah prinsip utama program MBG yang telah berjalan satu tahun penuh sejak diluncurkan.
“Prinsipnya memberikan makanan bergizi itu harus konsisten. Program ini sudah berjalan, dan sejak Januari sudah genap satu tahun,” ujar Nanik dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (26/12/2025).
Ia menegaskan, selama libur sekolah mekanisme distribusi bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Anak-anak dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan, tanpa kewajiban hadir di sekolah.
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan agenda pemenuhan gizi anak tidak berbenturan dengan penanganan bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan negara telah menyiapkan anggaran kebencanaan sebesar Rp60 triliun.
“Uangnya sudah cukup, Rp60 triliun kita sediakan,” kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurut dia, kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara saat ini baru sekitar Rp51 triliun. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan MBG tetap dijalankan sesuai rencana sebagai prioritas strategis pembangunan sumber daya manusia.***
