MerahPutihGlobal.net – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 pada Rabu (26/11/2025) menjadi penanda urgensi kebijakan berbasis keberpihakan negara. Guru madrasah swasta kembali menuntut kepastian peluang P3K. Mereka menilai negara harus hadir dengan sikap tegas untuk mengoreksi ketimpangan yang berlangsung lama.
Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, menyampaikan ucapan selamat HGN 2025 dalam keterangannya yang dikutip Rabu (26/11/2025). Ia menegaskan peran vital guru dalam pembangunan bangsa. Namun ia dengan lantang menyoroti absennya kebijakan P3K. “Pidato HGN tahun ini jauh dari harapan para pejuang P3K,” katanya.
Ia menjelaskan pidato Mendikdasmen dan Menteri Agama masih fokus pada percepatan PPG dan beasiswa GTK. Menurutnya, fokus itu tidak menjawab persoalan kesejahteraan guru madrasah swasta.
FGSNI menggerakkan langkah strategis melalui audiensi di sejumlah kementerian. “Puncaknya, FGSNI mengikuti Puncak HGN 2025 Kemendikdasmen RI di Gelora Bung Karno pada 27–29 November 2025,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa rapat kerja Kemenag dan Komisi VIII DPR RI pada Senin (3/1/2025) belum menghasilkan keputusan memihak. Hal tersebut memperlihatkan adanya hambatan kebijakan yang perlu ditekan melalui advokasi yang lebih kuat.
FGSNI menargetkan audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai simpul kebijakan penting. “Seluruh organisasi profesi tertuju ke kementerian ini,” tegas Agus.
Pada Rabu (19/11/2025), Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dalam rapat dengan Baleg DPR RI bahwa Bappenas dan Kemenkeu belum adil terhadap guru di bawah Kemenag. Pernyataan tersebut menambah urgensi koreksi kebijakan dalam kerangka pembangunan nasional.
Dalam konteks geopolitik pendidikan, negara-negara yang menempatkan guru sebagai prioritas pembangunan memperlihatkan ketegasan politik dalam menetapkan skema kesejahteraan. Guru madrasah swasta berharap Indonesia mengambil sikap serupa. (*)
