Merah Puti Global – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajukan tambahan pendanaan sebesar 331,5 juta dolar AS atau sekitar Rp5,9 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak konflik di Lebanon. Permohonan tersebut diajukan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan yang masih terjadi meski gencatan senjata telah diumumkan.
Melalui dana tambahan itu, PBB menargetkan bantuan bagi sekitar 1,4 juta orang yang saat ini menghadapi berbagai dampak krisis, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga keterbatasan akses layanan dasar.
Permintaan pendanaan juga muncul setelah kondisi kemanusiaan di sejumlah wilayah Lebanon terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Kebutuhan Kemanusiaan Terus Meningkat
Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat masih sangat tinggi seiring berlanjutnya dampak konflik.
Menurutnya, operasi bantuan kemanusiaan membutuhkan dukungan finansial yang lebih besar agar dapat menjangkau kelompok paling rentan.
Meski gencatan senjata telah diberlakukan, laporan di lapangan menunjukkan kekerasan masih terjadi di sejumlah wilayah.
Akibatnya, masyarakat yang terdampak konflik masih membutuhkan bantuan mendesak untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Infrastruktur Sipil Mengalami Kerusakan Luas
Salah satu dampak terbesar dari konflik adalah rusaknya berbagai fasilitas publik yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Serangan udara, drone, dan artileri dilaporkan menyebabkan kerusakan pada rumah sakit, klinik kesehatan, gedung pemerintahan, hingga fasilitas pendidikan.
Tak hanya itu, sejumlah lahan pertanian dan stasiun penyedia air juga mengalami kerusakan yang memengaruhi aktivitas masyarakat.
Yang jadi sorotan, banyak sekolah kini beralih fungsi menjadi tempat penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik.
Korban Jiwa dan Pengungsi Terus Bertambah
Berdasarkan data yang disampaikan PBB, lebih dari 3.500 orang meninggal dunia sejak eskalasi terbaru konflik terjadi.
Sementara itu, lebih dari 10.000 orang lainnya mengalami luka-luka.
Dalam konteks tersebut, krisis pengungsian juga menjadi tantangan besar. Hampir satu juta warga dilaporkan masih mengungsi dari rumah mereka.
Banyak kawasan permukiman berubah menjadi puing-puing sehingga warga belum dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Perempuan dan Anak Hadapi Risiko Lebih Besar
PBB turut menyoroti meningkatnya ancaman terhadap perempuan dan anak perempuan selama masa pengungsian.
Menurut Dana Kependudukan PBB (UNFPA), lebih dari 600 ribu perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko kekerasan berbasis gender akibat kondisi tempat pengungsian yang tidak memadai.
Selain itu, sekitar 1.800 perempuan diperkirakan melahirkan setiap bulan di Lebanon.
Namun, akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak semakin terbatas karena banyak rumah sakit dan pusat kesehatan terpaksa menghentikan operasional akibat dampak konflik.
Krisis Pengungsian Dikhawatirkan Memburuk
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menilai kemampuan masyarakat untuk bertahan terus menurun.
Di sisi lain, berbagai layanan dasar menghadapi tekanan berat karena meningkatnya kebutuhan dan terbatasnya sumber daya yang tersedia.
PBB memperkirakan sedikitnya 28 ribu orang masih berada di wilayah yang terdampak langsung konflik di Lebanon selatan.
Bahkan, jumlah warga yang belum dapat kembali ke rumah diperkirakan bisa melampaui 200 ribu orang jika situasi tidak segera membaik.
Melihat kondisi tersebut, PBB meminta komunitas internasional segera meningkatkan dukungan kemanusiaan bagi Lebanon.
Menurut organisasi tersebut, tambahan dana sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan pangan, layanan kesehatan, perlindungan pengungsi, dan kebutuhan dasar lainnya tetap tersedia bagi masyarakat yang terdampak konflik.
