Merah Putih Global – Warga Jakarta kini bisa membayar Pajak Kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan. Program penghapusan sanksi administrasi itu resmi berlaku mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut diumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Program ini menyasar wajib pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan pembayaran.
Dasar pelaksanaannya tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Regulasi itu mencakup pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Cara Mendapatkan Bebas Denda Pajak Kendaraan
Pemprov DKI Jakarta memastikan masyarakat tidak perlu melakukan pengajuan khusus untuk memperoleh penghapusan denda Pajak Kendaraan. Seluruh proses berjalan otomatis melalui sistem pajak daerah yang telah terintegrasi.
Artinya begini, masyarakat cukup melakukan pembayaran pokok pajak kendaraan sesuai nominal yang tercatat. Sistem akan langsung menghapus bunga keterlambatan secara otomatis.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan kemudahan ini sengaja diberikan agar masyarakat lebih tertib administrasi perpajakan.
“Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan,” ujar Lusiana Herawati.
Pajak Kendaraan dan BBNKB Masuk Program Pemutihan
Program ini tidak hanya berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah juga menghapus sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.
Dalam konteks tersebut, seluruh bunga akibat keterlambatan pembayaran akan dihapus selama masa program berlangsung. Namun pada kenyataannya, masyarakat tetap wajib melunasi pokok pajak yang masih tertunggak.
Lusiana Herawati menyebut kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada warga ibu kota. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari perayaan HUT Jakarta.
“Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor,” katanya.
Tak Perlu Surat Permohonan Penghapusan Denda
Yang kerap luput diperhatikan, penghapusan denda Pajak Kendaraan dilakukan secara jabatan. Dengan kata lain, masyarakat tidak perlu mengurus surat permohonan atau proses tambahan lainnya.
Dalam praktiknya, sistem komputerisasi pajak daerah akan langsung menyesuaikan nominal pembayaran saat transaksi dilakukan. Hal ini dinilai dapat memangkas antrean administrasi.
“Pembebasan dilakukan secara jabatan, sehingga wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, datang mengajukan penghapusan denda, maupun menjalani proses administrasi tambahan,” jelas Lusiana Herawati.
Di sisi lain, pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan di Jakarta. Sebab, masih banyak kendaraan yang memiliki tunggakan pajak bertahun-tahun.
Tak berhenti di situ, kebijakan ini juga diharapkan mampu menyederhanakan tata kelola administrasi perpajakan daerah. Efek langsungnya, pelayanan kepada wajib pajak bisa berlangsung lebih cepat dan efisien.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat memanfaatkan periode pemutihan selama tiga bulan tersebut. Sebab, program pembebasan denda hanya berlaku hingga 31 Agustus 2026.
