Bahasa Kita – Perbandingan kondisi jalan rusak Kalimantan Barat dengan Jawa Barat yang viral di media sosial memicu respons tegas dari Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan. Ia menilai narasi tersebut tidak tepat karena mengabaikan perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran antarprovinsi.
Pernyataan itu disampaikan saat Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang, menyusul beredarnya video keluhan warga terkait jalan rusak di Bedayan, Kecamatan Sepauk. Dalam video itu, kondisi jalan rusak Kalimantan Barat dibandingkan langsung dengan infrastruktur di Jawa Barat.
Krisantus mengaku telah menonton video tersebut. Namun menurutnya, perbandingan tanpa konteks berpotensi menyesatkan persepsi publik terhadap kondisi riil pembangunan di daerah.
Perbedaan Skala Wilayah dan Anggaran
Dalam penjelasannya, Krisantus menekankan bahwa Kalimantan Barat memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat. Hal ini terlihat dari perbedaan luas wilayah dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Ia menyebut Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD mencapai Rp31 triliun. Sementara itu, Kalimantan Barat memiliki wilayah sekitar 171 ribu kilometer persegi dengan APBD hanya sekitar Rp6 triliun.
Dalam konteks tersebut, perbandingan kondisi jalan rusak Kalimantan Barat dengan Jawa Barat dinilai tidak seimbang. Menurutnya, semakin luas wilayah, maka kebutuhan anggaran pembangunan juga meningkat secara signifikan.
“Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham,” ujar Krisantus.
Pernyataan Tantangan yang Jadi Sorotan
Yang jadi sorotan, Krisantus melontarkan tantangan terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pernyataan itu muncul sebagai respons atas warganet yang membandingkan kinerja pembangunan antar daerah.
Ia mempersilakan Dedi untuk memimpin Kalimantan Barat dengan kondisi anggaran yang ada saat ini. Tantangan tersebut disampaikan dengan penekanan pada keterbatasan APBD yang dimiliki provinsinya.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar,” tegasnya.
Pernyataan ini kembali diulang saat menanggapi usulan warganet yang menyarankan agar Dedi “dipinjamkan” untuk memperbaiki infrastruktur Kalimantan Barat.
Respons Dedi Mulyadi dan Arah Diskusi
Di sisi lain, Dedi Mulyadi merespons pernyataan tersebut dengan nada lebih tenang. Ia menegaskan tidak pernah berniat membandingkan pembangunan Jawa Barat dengan daerah lain.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki tantangan berbeda yang harus dipahami dalam konteks masing-masing, terutama terkait luas wilayah dan kekuatan fiskal.
“Mohon maaf selama ini saya melakukan pembangunan di Jawa Barat, tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Dalam pandangannya, peningkatan kapasitas anggaran menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Penanganan Jalan dan Langkah Pemerintah Daerah
Meski menghadapi sorotan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disebut tetap melakukan penanganan jalan rusak di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Sintang.
Krisantus menyebut alat berat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan telah diturunkan untuk memperbaiki akses jalan di sejumlah titik.
Dalam praktiknya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pemerintah daerah menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap kondisi tersebut.
“Infrastruktur jalan dan jembatan di Sintang memang berat dengan kemampuan fiskal yang ada. Tapi pemerintah tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
