Pajak Arsip - Merah Putih Global

Vietnam Hapus Pajak Energi, APBN Tertekan Triliunan Dong

3Apr

By Gadis MustikaNo Comments

Internasinal

Vietnam Hapus Pajak Energi, APBN Tertekan Triliunan Dong

Merah Putih Global - Kebijakan pajak energi Vietnam yang dipangkas hingga nol persen membawa konsekuensi langsung terhadap anggaran negara, dengan potensi penurunan penerimaan mencapai triliunan dong setiap bulan. Pemerintah Vietnam menghapus pajak lingkungan, pajak konsumsi, serta tidak lagi mengenakan pajak pertambahan nilai untuk bahan bakar utama. Kebijakan ini berlaku mulai 27 Maret hingga 15 April sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global. Langkah tersebut diposisikan sebagai dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, di sisi fiskal, kebijakan ini menciptakan tekanan pada penerimaan negara yang sebelumnya bergantung pada sektor energi. Penurunan Penerimaan Negara yang Signifikan Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan kebijakan pajak energi Vietnam ini a...

KSPI Desak THR Bebas Pajak, Pemerintah Tunggu Keputusan Presiden

merahputihglobal.net - Desakan pembebasan pajak Tunjangan Hari Raya (THR) dari kalangan buruh membuka kembali perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kebijakan fiskal negara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final dan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan THR tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan usulan penghapusan pajak THR belum masuk pembahasan resmi di tingkat kementerian. Ia menegaskan keputusan akan diumumkan setelah presiden memberikan petunjuk. “Saya nggak pernah dengar (permintaan itu). Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo,” ujar Purbaya. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan THR tidak hanya menyangkut teknis perpajakan, tetapi juga menyentuh pertimbangan fiskal nasional yang lebih luas...

Negara Bergerak: Pencekalan Bos Djarum dan Pesan Tegas untuk Korporasi Besar

MerahPutihGlobal.net — Indonesia menunjukkan ketegasan negara hukum dengan mencegah Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, bepergian ke luar negeri sejak 14 November 2025. Langkah Kejaksaan Agung dalam penyidikan dugaan korupsi pajak 2016–2020 ini mengirim pesan jelas bahwa kekuatan ekonomi tidak berada di atas hukum negara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi pencekalan tersebut. Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, memastikan permintaan datang dari Kejagung. Dugaan modus memperkecil kewajiban pajak oleh perusahaan besar menjadi perhatian serius. “Modusnya memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” kata Anang (20/11). PT Djarum menyatakan komitmen untuk mematuhi hukum. “Kami menghormati dan taat hukum,” ujar Corporate Communication Manage...