Gubernur Bobby Nasution Tindaklanjuti Tuntutan Buruh Sumut di May Day 2026

Merah Putih Global – Gubernur Bobby Nasution menegaskan akan menindaklanjuti enam tuntutan buruh yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Sumatera Utara.

Pernyataan itu disampaikan usai menerima langsung aspirasi serikat pekerja dalam kegiatan yang digelar di Gedung Astaka, Deli Serdang, Jumat (1/5/2026). Seluruh tuntutan disebut telah dicatat dan akan diproses sesuai kewenangan.

Tadi dari para buruh menyampaikan tuntutan, baik untuk pemerintah pusat maupun provinsi. Itu sudah kami terima,” kata Bobby Nasution.

Apa Saja Tuntutan Buruh ke Bobby Nasution di May Day 2026?

Dalam momentum tersebut, buruh menyampaikan sedikitnya enam poin tuntutan yang mencakup isu regulasi hingga kesejahteraan pekerja.

Salah satu tuntutan utama adalah dorongan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang dinilai lebih berpihak kepada buruh. Selain itu, akses layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan.

Buruh meminta kemudahan prosedur tanpa persyaratan yang dinilai memberatkan. Dalam praktiknya, layanan jaminan sosial dianggap masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh pekerja.

READ  Kondisi Whiterabit PIK Pasca Penutupan Jadi Perhatian Warga

Tak hanya itu, pengendalian harga kebutuhan pokok juga masuk dalam daftar tuntutan. Hal ini berkaitan langsung dengan daya beli buruh di tengah kondisi ekonomi.

Tuntutan Tambahan yang Disorot Serikat Pekerja

Selain isu utama, buruh juga mengajukan permintaan subsidi perumahan bagi pekerja. Kebutuhan hunian dinilai menjadi persoalan yang belum teratasi.

Di sisi lain, dukungan anggaran untuk pembinaan serikat buruh turut disampaikan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat organisasi pekerja dalam memperjuangkan hak anggotanya.

Semuanya tuntutannya prioritas. Tadi ada enam poin,” ujar Bobby Nasution.

Langkah Bobby Nasution Menyikapi Aspirasi Buruh

Bobby Nasution menyatakan akan memilah tuntutan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai mekanisme.

Untuk tuntutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ia menegaskan akan segera mengambil langkah konkret.

Sementara itu, aspirasi yang menjadi ranah pemerintah pusat akan disampaikan melalui jalur resmi berupa surat.

Dalam konteks ini, koordinasi lintas pemerintahan menjadi bagian dari proses lanjutan. Hal tersebut penting agar tuntutan buruh dapat diteruskan ke tingkat kebijakan nasional.

READ  Kecelakaan Bus Anak Sekolah Minggu HKBP di Toba, 50 Korban Luka

Bantuan BPJS untuk 21 Ribu Buruh di Sumatera Utara

Selain menerima aspirasi, Bobby Nasution juga menyerahkan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 21.000 buruh.

Bantuan ini mencakup pekerja di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial.

Dalam praktiknya, kepesertaan BPJS dinilai penting karena berkaitan langsung dengan risiko kerja yang dihadapi buruh setiap hari.

Dengan adanya bantuan ini, pekerja diharapkan memiliki akses perlindungan yang lebih baik terhadap risiko kecelakaan kerja maupun jaminan lainnya.