MerahPutihGlobal.net – Banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya bencana lingkungan, tetapi juga peringatan strategis tentang pentingnya tata kelola hutan bagi keamanan nasional. Publik di Indonesia menyoroti jejak kebijakan pelepasan kawasan hutan pada periode Zulkifli Hasan menjabat Menteri Kehutanan (2009–2014). Kritik itu kembali menguat setelah data historis menunjukkan lonjakan izin yang berdampak pada daya tahan ekologis Sumatera.
Akun Instagram @ootd_balqishumaira77, pada Senin (1/12/2025), menilai kerusakan yang memperparah banjir Sumatera tidak terlepas dari izin pelepasan hutan pada masa tersebut. Data Greenomics Indonesia menyebut pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare. Pada saat yang sama, 859 izin pemanfaatan hutan diterbitkan dengan total lebih dari 12 juta hektare—angka yang kini dipertanyakan publik dalam konteks mitigasi risiko nasional.
Salah satu keputusan paling strategis adalah SK 673/Menhut-II/2014 yang mengubah status 1,63 juta hektare kawasan hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan. Dalam tinjauan keamanan lingkungan, keputusan semacam itu berpotensi melemahkan fungsi ekologis daerah penyangga dan meningkatkan risiko banjir besar yang menimbulkan biaya sosial tinggi bagi negara.
Sorotan global atas isu ini bukan hal baru. Dalam dokumenter Years of Living Dangerously (2014), Harrison Ford menyatakan, “Hanya 18 persen hutan Tesso Nilo yang tersisa,” saat memperlihatkan kondisi dari udara. Zulkifli menjawab bahwa pemerintah sedang memperbaiki tata kelola. Potongan dialog itu kembali viral ketika banjir Sumatera terjadi, mempertegas bahwa isu kehutanan Indonesia berada dalam radar pengawasan internasional.
Banjir yang membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu kini dilihat publik sebagai bukti konkret bahwa tata kelola hutan bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bagian dari pertahanan ekologis bangsa. Ketika ekosistem melemah, negara menghadapi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih besar.
Perdebatan tentang jejak izin Zulkifli merupakan peringatan bahwa keamanan nasional di era krisis iklim ditentukan oleh kekuatan kebijakan lingkungan. (*)
