merahputihglobal.net — Kedaulatan ekonomi Indonesia kini berada di persimpangan jalan menyusul peringatan keras dari lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings terkait profil kredit negara yang kian mengkhawatirkan.
S&P memberikan sinyal merah terhadap beban pembayaran bunga utang yang diprediksi melampaui ambang batas 15% dari pendapatan pemerintah. Bagi bangsa yang besar, ketergantungan pada utang dengan beban bunga yang terus mencekik adalah ancaman nyata bagi kemandirian nasional. Analis S&P, Rain Yin, menegaskan bahwa metrik ini merupakan risiko penurunan fiskal yang signifikan.
“Jika tetap di atas ambang batas secara berkelanjutan, hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia,” tegas Rain Yin dalam paparan publik, Jumat (27/2/2026).
Alarm Defisit dan Beban Belanja Non-Produktif
Manajemen fiskal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini mendapat sorotan tajam. Defisit anggaran yang telah mencapai 2,92%—nyaris melanggar batas undang-undang 3%—menunjukkan adanya manajemen belanja yang tidak terkontrol. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun dinilai menjadi beban utama yang tidak memberikan nilai tambah bagi aset fisik bangsa, melainkan justru menguras cadangan kas negara yang per Januari sudah defisit Rp 54 triliun.
Kekhawatiran global ini bukan tanpa alasan. Moody’s Ratings bahkan telah lebih dulu mengubah prospek peringkat Indonesia menjadi negatif karena melemahnya tata kelola fiskal. Jika pemerintah terus memaksakan belanja tanpa penguatan pendapatan yang nyata, risiko running out of money pada Juli mendatang bukan lagi sekadar prediksi, melainkan ancaman stabilitas nasional.
Respons Pasar dan Pertaruhan Rupiah
Pasar modal dalam negeri langsung bereaksi terhadap memburuknya sentimen ini. Pada perdagangan Jumat (27/2/2026), IHSG sempat terjun bebas ke level 8.168,86. Volatilitas ini menunjukkan bahwa investor mulai meragukan kemampuan bayar negara. Risiko terbesar adalah pelarian modal yang bisa menyeret rupiah ke level Rp 20.000, sebuah titik yang mampu memicu inflasi hebat dan PHK massal seperti tragedi 1998.
Kepemimpinan nasional dituntut untuk bertindak tegas. Tidak boleh ada kompromi dalam menjaga kesehatan APBN. Fokus harus dialihkan dari belanja konsumtif menuju penguatan Debt Service Ratio (DSR) yang kini sudah melampaui 25%. Mengelola negara tidak bisa hanya dengan narasi optimisme tanpa landasan data yang kredibel di mata dunia internasional. Saatnya melakukan koreksi kebijakan total demi menyelamatkan masa depan Merah Putih. ***
