merahputihglobal.net — Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, dalam Sidang Isbat di Jakarta pada Selasa (17/2/2026) demi kepastian hukum ibadah nasional. Keputusan strategis ini merupakan wujud kedaulatan negara dalam memandu umat melalui integrasi data sains dan koridor hukum syariat yang kokoh.
Sidang Isbat yang digelar di Hotel Borobudur ini menjadi panggung kolaborasi tingkat tinggi antara pemerintah, ulama, dan akademisi. Kehadiran pimpinan MUI, ormas Islam, perwakilan negara-negara sahabat, hingga pakar dari BRIN dan BMKG memperkuat legitimasi keputusan ini. Pemerintah memastikan bahwa penentuan awal bulan suci dilakukan dengan standar akurasi tertinggi melalui laporan dari 96 titik pantau di seluruh teritorial NKRI.
Kedaulatan Data dan Standar MABIMS Nasional
Dalam memimpin jalannya sidang, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada kriteria visibilitas hilal yang telah disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Data hisab menunjukkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia masih berada di bawah ambang batas minimum untuk dapat diakui secara ilmiah.
Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan rincian teknis yang menjadi dasar ketetapan pemerintah ini. “Berdasarkan data hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada rentang -2,41 derajat hingga -0,93 derajat,” tegas Nasaruddin pada Selasa (17/2/2026). Angka tersebut, ditambah dengan elongasi Bulan-Matahari yang hanya mencapai maksimal 1,89 derajat, menutup peluang bagi penetapan awal bulan pada hari esok.
Analisis Strategis Posisi Hilal di Wilayah Nusantara
Ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan ini didukung penuh oleh paparan teknis dari Tim Hisab Rukyat Kemenag. Cecep Nurwendaya selaku anggota tim menjelaskan bahwa di titik kritis seperti Jakarta dan Sabang, hilal secara fisik terbenam mendahului matahari. Kondisi ini secara teoritis menggugurkan kemungkinan terjadinya rukyatul hilal, sehingga kebijakan istikmal atau penggenapan bulan Sya’ban menjadi pilihan paling rasional.
“Di seluruh wilayah NKRI, posisi hilal tidak memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS. Oleh karena itu, hilal menjelang awal Ramadan 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat dirukyat,” ujar Cecep dalam paparannya di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Beliau menekankan bahwa kepatuhan pada data adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap akurasi ibadah publik.
Ketetapan ini sekaligus menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk memulai perjalanan spiritual Ramadhan 1447 H secara serentak dan penuh khidmat pada Kamis, 19 Februari 2026. Dengan berakhirnya Sidang Isbat ini, pemerintah telah memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat untuk bersiap menjalankan kewajiban puasa dengan landasan hukum yang kuat dan tidak terbantahkan. *
