merahputihglobal.net – Tasikmalaya tidak gentar. Di tengah desakan pembayaran THR bagi ribuan aparatur sipil negara, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan tetap teguh pada garis depan: tidak ada utang daerah. Pemerintah kota ini memilih kedaulatan fiskal daripada kecepatan semu, prinsip ketatanegaraan daripada pragmatisme politik. Uang tersedia di kas, tapi dikelola dengan disiplin militer demi menjaga integritas keuangan daerah.
Rapat strategis bersama Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah masih bergulir intensif. Skema THR untuk ASN, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu belum ditetapkan final. Bukan karena lemahnya posisi keuangan, tapi karena kuatnya komitmen untuk tidak mengambil jalan pintas yang bisa menggoyahkan fondasi fiskal jangka panjang. Setiap keputusan harus melalui filter ketat: apakah ini memperkuat atau melemahkan kedaulatan daerah?
Kedaulatan di Atas Tekanan Jangka Pendek
Viman punya fakta konkret di tangan: Kota Tasikmalaya adalah satu-satunya kota di Jawa Barat yang masih bersih dari utang daerah. Di saat lebih dari dua puluh kota lainnya menyerah pada pinjaman untuk menutup defisit atau mempercepat pembangunan infrastruktur, kota ini berdiri tegak dengan kaki sendiri. Tidak ada beban bunga yang menggerogoti APBD, tidak ada ketergantungan pada kreditur eksternal yang bisa mengintervensi kebijakan lokal.
THR menjadi ujian nyata kedaulatan ini. Kas daerah tersedia, tapi pencairan ditahan untuk penyesuaian strategis yang matang. Ini bukan penundaan sembarangan, tapi taktis terukur: memastikan setiap rupiah yang keluar tidak mengorbankan integritas buku besar daerah dan tidak membuka celah untuk ketergantungan di masa depan. Viman memahami bahwa kedaulatan fiskal bukan hanya soal tidak berutang hari ini, tapi soat tidak terjebak dalam spiral utang esok hari.
Pertahanan untuk 1.885 PPPK Paruh Waktu
Di garis depan pertahanan ini, ada 1.885 PPPK paruh waktu yang tersebar di berbagai dinas dan instansi pemerintahan. Mereka bukan korban dari kebijakan ketat, tapi bagian integral dari sistem pertahanan fiskal yang sedang dibangun. Setiap hari mereka hadir di kantor, melayani warga, menjalankan tugas administratif negara, sambil menahan ketidakpastian THR dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar: sebuah kota yang berani beda.
Asep Setiawan, Ketua Aliansi P3K Paruh Waktu, menyuarakan harapan anggotanya dengan nada yang justru menguatkan posisi pemerintah. Ia menegaskan bahwa yang diperlukan bukan nominal besar, tapi pengakuan dan perhatian. “Meski berharap jumlahnya sesuai besaran gaji, tetapi dengan THR yang diberikan, itu menjadi perhatian bagi P3K paruh waktu,” katanya. Sikap ini menunjukkan bahwa aparatur Tasikmalaya memiliki pemahaman kolektif akan pentingnya kedaulatan, bahkan saat kepentingan pribadi sementara tertunda.
Kontras tegas terlihat saat membandingkan dengan sektor swasta. Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya menerapkan aturan baja tanpa kompromi: THR wajib cair paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri, pelanggar akan disanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Fleksibilitas yang diberikan kepada aparatur pemerintah dan rigiditas yang diterapkan kepada eksternal ini bukan dualisme yang membingungkan, tapi bukti nyata kedaulatan: pemerintah punya kendali penuh atas pilihan sendiri, tidak terikat oleh tekanan yang sama yang mereka terapkan kepada pihak lain.
Garis Merah yang Tak Boleh Dilanggar
Viman menegaskan dengan tegas batas absolut yang tidak bisa ditawar: pinjaman daerah hanya diperbolehkan untuk investasi produktif yang menghasilkan nilai tambah jangka panjang, bukan untuk konsumsi atau belanja operasional yang habis begitu saja. Ini garis merah yang melindungi kedaulatan. THR memang prioritas penting bagi kesejahteraan aparatur, tapi tidak dengan mengorbankan kemerdekaan fiskal yang akan menentukan arah pembangunan kota untuk dekade-dekade mendatang.
Keputusan final mengenai skema dan jadwal THR akan diumumkan kepada publik setelah seluruh kalibrasi internal selesai dilakukan. Sementara itu, Kota Tasikmalaya terus pertahankan posisinya yang unik di peta fiskal Indonesia: berdiri tegak tanpa beban utang, dengan keyakinan teguh bahwa kedaulatan adalah harga tertinggi dalam tata kelola negara yang tidak bisa dikompromikan demi kepuasan sementara.
