Merah Putih Global – Aksi mahasiswa di depan Kodim 0733 Semarang, Kamis (9/4), memunculkan program MBG kritik sebagai salah satu sorotan utama. Ratusan mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, perlu evaluasi menyeluruh.
Massa berkumpul di depan Kantor Pos Johar sebelum bergerak menuju Jalan Pemuda sekitar pukul 15.15 WIB. Setibanya di lokasi, orasi tidak hanya berisi tuntutan politik, tetapi juga kritik terhadap arah kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sistemik.
Salah satu orator, Septia Linasari dari Universitas Negeri Semarang, menyampaikan bahwa kebijakan yang berjalan saat ini perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dari sisi implementasi di lapangan.
“Skala prioritas harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang ada justru menimbulkan masalah baru yang bersifat sistemik,” ujarnya.
Dalam praktiknya, kritik ini menjadi bagian dari tekanan yang lebih luas terhadap pemerintah.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Mahasiswa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang memerlukan perhatian serius. Mereka menilai pelaksanaan di tingkat operasional menjadi titik krusial.
Menurut Septia, kesalahan dalam pelaksanaan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Dalam konteks tersebut, evaluasi tidak hanya menyentuh konsep, tetapi juga distribusi dan pengawasan.
Di sisi lain, mahasiswa melihat bahwa program ini membutuhkan kejelasan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Tanpa hal tersebut, risiko munculnya masalah lanjutan dinilai semakin besar.
“Jika tidak segera dibenahi, dampaknya bisa meluas,” kata dia.
Yang jadi sorotan, isu ini tidak berdiri sendiri. Mahasiswa mengaitkannya dengan kondisi anggaran negara yang masih menghadapi berbagai tekanan.
Koperasi Merah Putih Dipertanyakan Efisiensinya
Selain MBG, program Koperasi Merah Putih juga menjadi perhatian. Mahasiswa menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang dari sisi manfaat dan efisiensi.
Dalam sudut pandang ini, keberadaan program harus benar-benar memberikan dampak nyata. Jika tidak, maka beban anggaran dinilai berpotensi meningkat tanpa hasil yang jelas.
Mereka juga menyinggung kondisi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih membebani anggaran negara. Dalam konteks tersebut, prioritas kebijakan menjadi hal yang dipertanyakan.
Dengan kata lain, mahasiswa mendorong adanya penyesuaian antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas fiskal pemerintah.
Kritik Kebijakan Jadi Bagian Tekanan Aksi
Di lapangan, kritik terhadap program pemerintah menjadi bagian dari rangkaian tuntutan yang lebih luas. Massa juga menyuarakan desakan politik, termasuk seruan terhadap kepemimpinan nasional.
“Turunkan Prabowo-Gibran,” teriak salah satu orator.
Meski demikian, fokus pada kebijakan menunjukkan bahwa aksi tidak hanya berorientasi pada perubahan politik. Mahasiswa juga menyoroti arah pembangunan dan efektivitas program.
Septia menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal untuk mendorong respons dari pemerintah. Ia menyebut kemungkinan langkah lanjutan jika tuntutan tidak direspons.
“Bila tidak direspons, kami akan melanjutkan dengan langkah lain,” ujarnya.
Secara faktual, kritik terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih menjadi bagian penting dalam membentuk tekanan terhadap pemerintah, khususnya dalam hal evaluasi kebijakan publik.
