MerahPutihGlobal.net — India berada dalam cengkeraman ketegangan sosiopolitik saat aksi “Bharat Bandh” meletus secara nasional pada 12 Februari 2026. Mobilisasi 300 juta massa ini bukan sekadar protes biasa, melainkan sebuah pernyataan sikap patriotik dari elemen buruh dan petani dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi atas ancaman liberalisasi yang dianggap ugal-ugalan melalui 4 Kode Tenaga Kerja dan perjanjian dagang dengan pihak asing.
Sikap tegas ditunjukkan oleh 10 Serikat Buruh Pusat (CTU) yang memandang reformasi hukum ketenagakerjaan tahun 2025 sebagai ancaman terhadap martabat pekerja. Gerakan ini secara efektif melumpuhkan 600 distrik, menghentikan roda industri otomotif di Tamil Nadu hingga pertambangan di Jharkhand. Ini adalah unjuk kekuatan masyarakat sipil dalam mengawal arah strategis bangsa agar tidak tunduk pada kepentingan korporasi besar.
Amarjeet Kaur, tokoh sentral AITUC, menyatakan pada 12 Februari 2026 bahwa aksi ini adalah benteng perlindungan hak pekerja. Di sisi lain, Hannan Mollah dari Samyukt Kisan Morcha secara tajam mengkritik keterbukaan pasar terhadap produk AS. “Pemerintah telah menyerah pada kepentingan korporasi Amerika,” cetusnya pada 11 Februari 2026, menuntut tanggung jawab penuh dari pembuat kebijakan.
Kepentingan Nasional vs Modernisasi Global
Menteri Perdagangan Piyush Goyal membela langkah pemerintah sebagai strategi visioner untuk membawa India menuju kemajuan ekonomi. Dalam pernyataannya pada 11 Februari 2026, Goyal meyakinkan bahwa kepentingan petani pada komoditas inti tetap terlindungi. Namun, bagi para pengambil kebijakan di think-tank nasionalis, gelombang protes ini menjadi sinyal kuat bahwa setiap langkah modernisasi harus selaras dengan kesejahteraan rakyat kecil.
Dampak luas pada sektor perbankan dan transportasi umum membuktikan bahwa tanpa restu dari kelas pekerja, mesin ekonomi nasional tidak akan bisa berjalan optimal. Kontestasi antara visi modernisasi pemerintah dan tuntutan proteksi rakyat ini menjadi ujian bagi kepemimpinan nasional India dalam menjaga stabilitas tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi domestik di hadapan kekuatan ekonomi global. *
